
CILEGON, KBN.COM – Sengketa lahan di kawasan Lingkungan Lapak Periuk, Kelurahan Sukmajaya, Kota Cilegon, memasuki tahapan pemeriksaan setempat (descente). Dalam agenda tersebut, majelis hakim Pengadilan Negeri melakukan peninjauan langsung terhadap objek tanah yang menjadi pokok perkara, Jumat (20/11/2026).
Pemeriksaan lapangan ini menjadi bagian penting dalam proses pembuktian untuk mencocokkan dokumen kepemilikan tanah dengan kondisi fisik dan batas-batas lahan yang disengketakan.
Kuasa Hukum Tergugat, Rumbi Sitompul, menilai pelaksanaan pemeriksaan setempat berjalan baik karena dihadiri majelis hakim, para pihak yang berperkara, serta mendapat pengawalan aparat keamanan dari kepolisian dan Babinsa.
Namun, di balik pelaksanaan pemeriksaan tersebut, Rumbi menyoroti sejumlah hal yang menurutnya menjadi persoalan serius dalam pembuktian pihak penggugat.
Ia menjelaskan, dalam perkara Nomor 74/Pdt.G/2026/PN Sera, pihak penggugat, Hartono Herianto, mendalilkan kepemilikan sebagian lahan Kampung Lapak Periuk dengan mendasarkan gugatan pada enam Sertifikat Hak Milik (SHM).
Namun, menurut Rumbi, ketika pemeriksaan berlangsung, pihak penggugat hanya mampu memperlihatkan empat sertifikat, yakni SHM Nomor 516, 525, 678, dan 519.
"Penggugat mengajukan enam sertifikat sebagai dasar kepemilikan sebagian lokasi Kampung Lapak Periuk. Tetapi dalam pemeriksaan, yang bisa diperlihatkan hanya empat sertifikat. Dua sertifikat lainnya tidak dapat ditunjukkan," ujar Rumbin kepada wartawan.
Menurutnya, ketidaksesuaian tersebut menjadi catatan penting dalam proses pembuktian. Sebab, dokumen yang dijadikan dasar gugatan semestinya dapat diperlihatkan dan dipertanggungjawabkan dalam persidangan.
Tak hanya mempersoalkan jumlah sertifikat, Rumbi juga menyoroti ketidakjelasan batas-batas bidang tanah yang diklaim penggugat.
Ia mencontohkan SHM Nomor 516 dengan luas sekitar 520 meter persegi. Menurutnya, pihak penggugat tidak mampu menunjukkan secara jelas batas sebelah utara, selatan, maupun sisi lainnya. Bahkan, keberadaan patok batas tanah juga dipersoalkan.
"Persoalan mendasarnya adalah batas-batas tanah yang tercantum dalam sertifikat tidak dapat ditunjukkan secara jelas di lokasi. Padahal, itu sangat penting untuk memastikan objek tanah yang sebenarnya disengketakan," tegasnya.
Rumbi juga mempertanyakan keterangan seseorang bernama Haji Marjuki yang disebut ikut menunjukkan batas-batas tanah. Menurutnya, yang bersangkutan bukan pihak yang melakukan pengukuran sebagaimana dipersoalkan dalam pemeriksaan.
Selain itu, pihak tergugat menemukan perbedaan penafsiran mengenai posisi bidang tanah apabila dicocokkan dengan gambar situasi (GS) yang menjadi lampiran sertifikat.
Salah satu yang dipersoalkan adalah dugaan adanya bidang tanah yang seharusnya masuk dalam area berdasarkan gambar situasi, termasuk lokasi di sekitar rumah warga bernama Hari. Namun, menurut Rumpi, pihak penggugat memiliki pandangan berbeda mengenai batas tersebut.
Bahkan, ia menyebut terdapat persoalan mengenai posisi lahan yang berkaitan dengan bangunan masjid dan bagian rumah warga yang disebut hanya sekitar dua meter terdampak klaim tanah.
"Kalau melihat gambar situasi yang terlampir dalam sertifikat, ada bagian yang menurut kami seharusnya masuk dalam bidang tanah tersebut. Tetapi ketika ditunjukkan di lapangan, terjadi perbedaan pendapat. Ini akan kami sampaikan dalam koreksi berita acara pemeriksaan setempat," jelasnya.
Lebih lanjut, Rumbi mengungkapkan, berdasarkan pemeriksaan terhadap empat sertifikat tersebut, pihaknya menilai terdapat ketidaksesuaian antara objek tanah yang diklaim dengan posisi bangunan maupun lahan yang ditempati para tergugat.
Ia menyebut, nama Agustine dan Juli Nawati yang merupakan pihak tergugat tidak ditemukan pada bidang tanah yang ditunjukkan berdasarkan empat sertifikat tersebut.
Sementara itu, terkait posisi rumah Hari Mulyana, Rumbi menyebut bagian rumah yang diklaim terdampak hanya sekitar dua meter.
Persoalan lainnya menyangkut lokasi yang disebut masyarakat sebagai bekas area pemakaman. Menurut Rumpi, keterangan mengenai lokasi tersebut juga muncul dalam pemeriksaan setempat dan perlu dicermati dengan dokumen kepemilikan yang diajukan penggugat.
"Jadi, ada beberapa hal yang menurut kami perlu diuji lebih jauh, mulai dari jumlah sertifikat yang dapat ditunjukkan, kejelasan batas tanah, kesesuaian gambar situasi, hingga posisi bangunan dan lahan yang ditempati para tergugat," pungkasnya.
Pihak tergugat menegaskan akan menyampaikan seluruh keberatan dan catatan hasil pemeriksaan setempat melalui koreksi berita acara persidangan.
Adapun hasil akhir mengenai keabsahan dokumen kepemilikan, batas objek sengketa, serta dalil masing-masing pihak sepenuhnya menjadi kewenangan majelis hakim untuk menilai berdasarkan fakta persidangan dan alat bukti yang sah.
(Rama*/Red)

إرسال تعليق