
CILEGON, KBN.COM – Kuasa Hukum Penggugat, Hendra Gunawan, memberikan penjelasan terkait pemeriksaan setempat (descente) dalam perkara sengketa tanah di kawasan Kampung Lapak Periuk, Kelurahan Sukmajaya, Kota Cilegon, Jumat (20/11/2026).
Hendra menegaskan, pemeriksaan lapangan tersebut difokuskan untuk mencocokkan bukti kepemilikan tanah yang telah diajukan kliennya, Hartono Herianto, dalam persidangan.
Terkait hanya empat sertifikat yang diperlihatkan dalam pemeriksaan setempat, Hendra menjelaskan bahwa hal tersebut berkaitan dengan keterbatasan waktu dan pelaksanaan pemeriksaan oleh majelis hakim.
"Pada prinsipnya, survei tadi fokus kepada bukti-bukti yang kami ajukan ke pengadilan. Memang dalam gugatan kami terdapat beberapa sertifikat, tetapi yang diperlihatkan tadi hanya empat karena keterbatasan waktu dari hakim," ujar Hendra kepada wartawan.
Ia juga membantah anggapan bahwa pihak penggugat tidak mengetahui batas-batas tanah yang disengketakan. Menurutnya, penunjukan lokasi dilakukan berdasarkan keterangan sejumlah orang yang mengetahui sejarah pembebasan lahan tersebut.

Hendra menyebut Haji Marjuki, Jajat, dan Rusmani sebagai orang-orang yang mengetahui proses awal pembebasan tanah. Mereka, kata dia, merupakan warga yang dahulu berada di kawasan tersebut, tetapi kini telah pindah.
Namun, Hendra mengakui bahwa penunjukan titik batas tanah secara spesifik menghadapi sejumlah kendala di lapangan.
Kondisi tersebut disebabkan adanya perubahan fisik lokasi, keberadaan pagar, bangunan, serta barang-barang milik warga yang menghalangi akses untuk melihat batas tanah secara menyeluruh.
"Memang untuk menunjukkan titik secara spesifik tidak semuanya bisa dilakukan dengan pasti. Ada hambatan di lapangan, seperti patok yang sudah berubah, pagar-pagar warga, serta barang-barang yang menghalangi. Jadi, tidak semua pihak dan tim bisa masuk ke seluruh area," jelasnya.
Ia menambahkan, berdasarkan keterangan Haji Marjuki, kondisi kawasan tersebut sudah banyak mengalami perubahan dibandingkan ketika proses pembebasan tanah dilakukan dahulu.
Sejumlah bangunan dan posisi tempat tinggal warga yang sebelumnya diketahui berada di titik tertentu kini telah berubah, bahkan terdapat pembangunan di lokasi lainnya.
Menurut Hendra, keterangan orang-orang yang mengetahui sejarah pembebasan tanah menjadi bagian penting untuk menjelaskan riwayat penguasaan lahan yang kini menjadi objek sengketa.
Klaim Ada Putusan Perkara Lain yang Menguatkan Kepemilikan
Lebih jauh, Hendra mengungkapkan bahwa sengketa lahan di kawasan tersebut tidak hanya berkaitan dengan satu perkara. Ia menyebut terdapat tiga gugatan yang diajukan terkait kepemilikan tanah, yakni perkara Nomor 64, 74, dan 110.
Hendra menyatakan, perkara Nomor 64 telah diputus oleh Pengadilan Negeri. Menurutnya, putusan tersebut menyatakan kliennya dalam perkara itu, Tatang Astandu, sebagai pemilik sah atas objek tanah yang disengketakan.
Ia juga menyebut terdapat amar putusan yang memerintahkan pihak tergugat untuk mengosongkan objek sengketa.
"Untuk gugatan Nomor 64, itu sudah diputus. Teman-teman media bisa melihat langsung melalui SIPP Pengadilan Negeri. Dalam putusan tersebut dinyatakan bahwa klien kami, Pak Tatang Astandu, merupakan pemilik yang sah berdasarkan sertifikat yang kami jadikan dasar," ungkapnya.
Hendra menambahkan, putusan tersebut juga memuat pertimbangan mengenai tindakan pihak tergugat yang tetap mempertahankan penguasaan atas lahan dan meminta persyaratan kepada pihak penggugat untuk dapat keluar dari lokasi.
Menurutnya, putusan perkara Nomor 64 menjadi salah satu dasar yang disampaikan pihaknya dalam menghadapi sengketa tanah yang saat ini masih bergulir.
Meski demikian, Hendra menegaskan bahwa perkara Nomor 74 yang sedang menjalani pemeriksaan setempat tetap harus dinilai berdasarkan bukti dan fakta hukum dalam persidangan.
Pemeriksaan setempat tersebut diharapkan dapat membantu majelis hakim memperoleh gambaran langsung mengenai kondisi objek sengketa, sekaligus mencocokkan dokumen kepemilikan dengan keadaan faktual di lapangan.
Hingga kini, perkara Nomor 74 masih dalam proses persidangan dan belum terdapat putusan akhir mengenai pokok sengketa tersebut.
(Fajri*/Red)
إرسال تعليق