CILEGON, (KBN,COM) - Komisi I DPRD Kota Cilegon menggelar rapat kerja dengan empat mitra OPD yang menangani ketertiban dan keselamatan, Senin (15/9/2026)
Empat OPD tersebut adalah Kesbangpol, Damkar, BPBD, dan Satpol PP. Pembahasan fokus pada keterbatasan anggaran di tengah kebijakan efisiensi dan potensi penurunan pendapatan daerah sekitar 102 Miliar di tahun 2027.
Ketua Komisi I DPRD Cilegon Ahmad Hafiz mengatakan, keempat OPD ini sangat vital karena berhubungan langsung dengan keselamatan masyarakat.
Damkar dan BPBD Butuh Peremajaan Alat
Memasuki musim kemarau dan menjelang musim hujan, laporan kebakaran meningkat. Terbaru kebakaran terjadi di wilayah Kerenceng akibat pohon dan alang-alang yang kering karena cuaca panas ekstrem.
Selain itu, posisi Kota Cilegon yang berdekatan dengan kawasan industri dan Gunung Krakatau membuat potensi bencana tidak hanya bencana alam, tetapi juga bencana industri.
"Kami mendorong usulan dari teman-teman OPD dan ini harus diprioritaskan karena ini menyangkut keselamatan," ujar Hafidz
Dari Damkar, kondisi mobil pemadam kebakaran dilaporkan sudah tidak layak karena usia yang sudah tua. Sementara di BPBD, sejumlah peralatan penanggulangan bencana juga sudah tidak layak fungsi.
"Permajaan alat-alat. Nah di tengah efisiensi ini keterbatasan anggaran saya mengapresiasi kepada beberapa OPD yang saat ini pun masih menjalankan aktivitasnya dengan semangat sesuai dengan SOP," kata Hafidz
Komisi I mendorong agar usulan peremajaan alat Damkar dan BPBD bisa terealisasi di APBD Perubahan 2026.
Anggaran Bencana Belum Ideal
Hafiz menegaskan, terkait anggaran penanggulangan bencana, Komisi I menilai anggarannya masih jauh dari ideal.
"Belum ideal, jauh sekali ya. Makanya untuk di perubahan ini kita akan dorong bagaimana ini menyangkut nyawa seseorang yang harus kita bantu dan antisipasi," tegasnya.
Untuk Satpol PP, Komisi I juga menyoroti anggaran operasional lapangan. Akibat efisiensi, anggaran untuk sidak, turun ke lapangan, hingga uang makan petugas terpangkas.
"Tadi keluhannya adalah ketika dipangkas anggaran untuk sidak dan ke lapangan itu, untuk uang makan dan lain sebagainya teman-teman di lapangan itu tidak ada. Maka ini juga saya minta agar dianggarkan supaya mereka bekerja tuh gak ogah-ogahan," ujar Hafiz
Dorong Sosialisasi Call Center di Videotron
Hafiz menilai sisi kinerja, Komisi I mengapresiasi quick response atau respon cepat OPD dalam menangani laporan kebakaran dan bencana.
Namun, Komisi I menekankan pentingnya keterbukaan komunikasi kepada masyarakat.
"Ada beberapa contoh bukan di Kota Cilegon, di daerah lain ada yang kebakaran itu sampai habis dulu baru mereka datang karena susahnya komunikasi," Tegas Hafiz
Komisi I mengusulkan agar nomor call center darurat Damkar dan BPBD disosialisasikan melalui videotron di titik-titik strategis Kota Cilegon.
"Rencana kita kalau memang dibolehkan di videotron, masing-masing OPD itu menyampaikan ketika terjadi sesuatu. Contoh kayak BPBD, ketika ada sesuatu, masyarakat itu bisa menghubungi call centernya ini. Jadi semua itu bisa mengakses," pungkas Hafiz
(Yan*/Red)
إرسال تعليق