Cilegon, (KBN.COM) — Peringatan Hari Kesatuan Gerak (HKG) PKK tingkat Kota Cilegon ke-55 tidak ingin berhenti sebagai agenda seremonial tahunan. Di balik kegiatan yang mempertemukan ratusan kader PKK tersebut, ada pesan yang jauh lebih penting: memperkuat organisasi sekaligus memastikan 10 Program Pokok PKK benar-benar menyentuh persoalan masyarakat.
Kegiatan yang digelar di Kota Cilegon, Rabu (12/8/2026), dihadiri Wali Kota Cilegon Robinsar, Ketua TP PKK Kota Cilegon Alfi Agnia Robinsar, Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP3AP2KB) Lendy Delyanto, serta ratusan kader PKK dari berbagai wilayah di Kota Cilegon.
Dengan jejaring kader yang tersebar di 8 kecamatan dan 43 kelurahan, PKK memiliki posisi strategis sebagai salah satu mata dan telinga pemerintah di tengah masyarakat.
Ketua TP PKK Kota Cilegon Alfi Agnia Robinsar mengatakan, HKG menjadi momentum untuk memperkuat silaturahmi sekaligus membangun sinergi antarkader, mulai dari tingkat kecamatan, kelurahan hingga tingkat kota.
Menurut Alfi, kekuatan PKK bukan semata-mata berada pada struktur organisasinya, melainkan pada kemampuan kader menerjemahkan berbagai program pemberdayaan menjadi gerakan yang dirasakan langsung masyarakat.
“Tujuan kegiatan ini untuk menjalin silaturahmi dan meningkatkan sinergi antar-kader PKK di tingkat kecamatan, kelurahan, dan Kota Cilegon,” ujar Alfi.
Ia berharap konsolidasi kader melalui HKG dapat membuat organisasi semakin solid. Lebih dari itu, kader PKK diharapkan mampu menjadi jembatan komunikasi antara masyarakat dengan pemerintah.
“Diharapkan kegiatan ini membuat PKK semakin kompak dan mampu menyampaikan informasi kepada pemerintah kota melalui kader-kadernya,” katanya.
Alfi menegaskan, TP PKK Kota Cilegon akan terus menjaga konsistensi pelaksanaan 10 Program Pokok PKK. Program tersebut menjadi fondasi gerakan PKK dalam mendorong pemberdayaan keluarga dan masyarakat.
Menurut dia, pelaksanaan program tidak boleh hanya menjadi agenda rutin yang berulang setiap tahun tanpa melihat kebutuhan nyata masyarakat.
Karena itu, penguatan organisasi dan pemberdayaan kader menjadi bagian penting agar setiap program dapat berjalan lebih efektif.
“Komitmen TP PKK Kota Cilegon adalah menjaga konsistensi dan sinergi dalam menjalankan 10 Program Pokok PKK, dengan fokus pada pemberdayaan masyarakat melalui kader-kader PKK serta meningkatkan komunikasi dengan pemerintah kota,” tegas Alfi.
Pesan tersebut menjadi penting di tengah berbagai persoalan sosial yang membutuhkan keterlibatan masyarakat secara langsung. Kader PKK yang berada dekat dengan keluarga dan lingkungan warga diharapkan tidak sekadar menjadi pelaksana kegiatan, tetapi mampu membaca persoalan sekaligus menyampaikan kebutuhan masyarakat kepada pemerintah.
Sementara itu, Wali Kota Cilegon Robinsar memberikan apresiasi kepada para kader PKK yang selama ini dinilai ikut membantu pemerintah dalam berbagai agenda pemberdayaan perempuan dan penanganan persoalan sosial di masyarakat.
Robinsar mendorong PKK agar tidak berhenti bergerak setelah kegiatan HKG selesai. Menurutnya, keberadaan kader di tingkat paling bawah justru menjadi kekuatan penting dalam memastikan program pemerintah dapat diterima dan dirasakan masyarakat.
“Kami memberikan apresiasi setinggi-tingginya kepada ibu-ibu PKK Kota Cilegon yang telah turut aktif membantu pemerintah, khususnya dalam pemberdayaan perempuan dan berbagai persoalan sosial di masyarakat,” ujar Robinsar.
Ia juga meminta TP PKK terus memperkuat kolaborasi dengan organisasi perangkat daerah dan berbagai institusi pelayanan publik, termasuk puskesmas.
“PKK harus terus bergerak membantu masyarakat dan mendorong pemberdayaan perempuan. Tentunya dengan berkolaborasi bersama dinas terkait, termasuk puskesmas dan lainnya,” katanya.
Secara organisasi, PKK memiliki tugas menghimpun, menggerakkan, dan membina potensi masyarakat agar pelaksanaan 10 Program Pokok PKK berjalan sesuai kebutuhan.
PKK juga berperan dalam merencanakan, melaksanakan, memantau, hingga mengevaluasi berbagai program pemberdayaan masyarakat.
Di titik inilah tantangan PKK Cilegon ke depan berada.
HKG tidak semestinya hanya menjadi panggung untuk mengulang keberhasilan dan memberikan penghargaan. Momentum tersebut harus menjadi ruang evaluasi: sejauh mana program PKK benar-benar menjawab persoalan keluarga, perempuan, anak, kesehatan, pendidikan, ekonomi, hingga ketahanan keluarga di tingkat kelurahan.
Dengan jaringan 8 kecamatan dan 43 kelurahan, PKK memiliki modal sosial yang cukup besar untuk menjadi mitra strategis pemerintah.
Pemerintah Kota Cilegon pun memastikan dukungan terhadap kegiatan TP PKK akan terus diberikan.
Robinsar menegaskan, PKK merupakan instrumen penting dalam membangun perempuan yang berdaya, mandiri, dan mampu mengambil peran dalam pembangunan.
“Pemerintah Kota Cilegon akan terus mendukung setiap kegiatan TP PKK Cilegon sebagai instrumen untuk mewujudkan perempuan yang berdaya dan hebat,” pungkasnya.
Kini pekerjaan rumahnya tinggal satu: memastikan semangat HKG tidak padam setelah panggung acara dibongkar.
Sebab, ukuran keberhasilan PKK bukan seberapa meriah peringatannya, melainkan seberapa banyak keluarga yang merasakan manfaatnya.
(Yan/Red*)
إرسال تعليق