Foto: Rizki Khairul Ichwan. S.I.P, M.I.P,
Cilegon, (KBN.COM) - Ketua DPRD Kota Cilegon Rizki Khairul Ichwan menegaskan pentingnya keseriusan seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) di tengah tantangan kondisi fiskal akibat pemangkasan Transfer ke Daerah (TKD).
Penegasan itu disampaikan Rizki usai Rapat Paripurna DPRD Kota Cilegon dengan agenda penyampaian Rancangan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) oleh Pemerintah Kota Cilegon di Aula DPRD Kota Cilegon, Kamis (16/7/2026). Rapat dihadiri Wakil Wali Kota Cilegon, Sekwan, jajaran OPD, pimpinan, serta anggota DPRD.
Menurut Rizki, tahapan pembahasan anggaran harus dilakukan secara menyeluruh dan dimulai dari tingkat komisi bersama mitra kerja masing-masing OPD. Pembahasan tersebut menjadi dasar sebelum dilanjutkan ke Badan Anggaran (Banggar) DPRD bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD).
"Kami meminta seluruh komisi membahas lebih dahulu RKPD bersama mitra kerja masing-masing. Setelah itu baru dilanjutkan pada pembahasan di tingkat Badan Anggaran agar proses penyusunan APBD berjalan lebih matang dan terukur," ujar Rizki.
Ia menilai pembahasan anggaran tahun depan tidak bisa dilakukan secara biasa. Pasalnya, kondisi fiskal daerah menghadapi tantangan akibat berkurangnya dana transfer dari pemerintah pusat sehingga pemerintah daerah dituntut lebih berhati-hati dalam menyusun postur APBD.
Menurutnya, kehati-hatian menjadi kunci agar kondisi keuangan daerah tetap sehat dan tidak berujung pada defisit kas.
"Adanya pemangkasan TKD membuat ruang fiskal pemerintah daerah menjadi lebih terbatas. Karena itu, penyusunan APBD harus dilakukan secara cermat agar tidak menimbulkan persoalan terhadap kas daerah di kemudian hari," tegasnya.
Selain mengingatkan soal belanja daerah, Rizki juga memberikan perhatian khusus terhadap upaya peningkatan PAD. Ia menilai pemerintah daerah perlu lebih dahulu memastikan tidak ada potensi kebocoran pendapatan sebelum berbicara mengenai strategi intensifikasi maupun diversifikasi sumber penerimaan.
"Kita ingin melihat terlebih dahulu apakah ada kebocoran dalam penerimaan daerah atau tidak. Semua harus berbasis data sehingga langkah yang diambil benar-benar tepat sasaran," katanya.
Meski demikian, Rizki mengaku belum ingin memberikan penilaian terhadap capaian pendapatan semester pertama tahun anggaran 2026. Hal itu karena DPRD hingga kini belum menerima dokumen resmi berupa laporan realisasi semester pertama maupun dokumen prognosis dari Pemerintah Kota Cilegon.
"Dokumen resminya belum kami terima sehingga belum bisa disimpulkan bagaimana pergerakan pendapatan daerah. Setelah prognosis dan laporan realisasi masuk serta dibahas bersama, baru kami dapat memberikan evaluasi secara objektif," jelasnya.
Ia juga membandingkan target pendapatan tahun 2026 dengan realisasi tahun sebelumnya yang dinilai cukup tinggi. Namun, menurutnya, seluruh penilaian harus tetap mengacu pada dokumen resmi agar tidak menimbulkan kesimpulan yang prematur.
Lebih lanjut, Rizki menyebut pemerintah daerah memiliki peluang memperkuat program prioritas apabila target pendapatan dapat tercapai. Selain proyeksi pendapatan sekitar Rp900 miliar, pemerintah daerah juga memiliki Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) sekitar Rp71 miliar yang dapat menjadi modal fiskal.
Dana tersebut, kata dia, harus diarahkan untuk membiayai program-program prioritas yang selaras dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan kemudian diterjemahkan ke dalam RKPD.
"DPRD akan mempelajari secara mendalam seluruh dokumen KUA dan PPAS yang telah disampaikan pemerintah daerah. Pembahasan akan dilakukan di masing-masing komisi dan Badan Anggaran agar setiap program benar-benar sesuai kebutuhan masyarakat sekaligus menjaga kesehatan fiskal Kota Cilegon," pungkas Rizki.
(Yan/Red*)
إرسال تعليق