Cilegon, (KBN.COM) – Pelaksanaan sejumlah proyek renovasi sekolah yang dibiayai Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Cilegon kembali menjadi sorotan publik. Selain dugaan persoalan kualitas pekerjaan, proyek di bawah koordinasi Dinas Pendidikan Kota Cilegon juga dinilai belum sepenuhnya berpihak kepada pelaku usaha konstruksi lokal.
Sorotan tersebut disampaikan Suhendi dari Himpunan Pemuda Purwakarta Cilegon. Menurutnya, sejumlah pekerjaan fisik di lingkungan sekolah menyisakan berbagai persoalan yang patut menjadi perhatian Pemerintah Kota Cilegon.
"Temuan di lapangan menunjukkan masih ada pekerjaan yang kualitasnya dipertanyakan. Selain itu, banyak proyek justru dikerjakan oleh perusahaan dari luar daerah, sehingga kesempatan bagi pengusaha lokal dinilai semakin sempit," ujar Suhendi saat diwawancarai wartawan, Jumat (31/7/2026).
Ia menilai persoalan tersebut bukan sekadar siapa yang memenangkan tender, melainkan juga menyangkut proses evaluasi dan pengawasan yang dilakukan Dinas Pendidikan terhadap pelaksanaan proyek.
Menurutnya, OPD harus lebih cermat dalam memastikan pemenang tender benar-benar mampu menghasilkan pekerjaan yang berkualitas serta sesuai spesifikasi teknis. Pengawasan sejak awal hingga proyek dinyatakan selesai juga harus diperketat agar tidak muncul pekerjaan yang terkesan asal selesai.
Salah satu contoh yang disorot adalah proyek pemasangan paving block di lingkungan SMP Negeri 12 Kota Cilegon. Berdasarkan hasil pemantauan wartawan KBN.Com, pekerjaan disebut telah dinyatakan selesai, namun kondisi di lapangan masih menyisakan sejumlah kekurangan.
Di antaranya, area proyek masih dipenuhi sisa pasir yang akhirnya dibersihkan oleh petugas kebersihan sekolah. Selain itu, beberapa pembatas paving block disebut sudah dalam kondisi pecah namun tetap dipasang, sehingga memunculkan pertanyaan mengenai kualitas hasil pekerjaan.
"Kondisi seperti ini seharusnya tidak terjadi apabila pengawasan dilakukan secara maksimal. Pekerjaan yang menggunakan uang rakyat harus memberikan hasil terbaik, bukan sekadar mengejar target penyelesaian," tegasnya.
Suhendi mendesak Pemerintah Kota Cilegon, khususnya kepala daerah, untuk melakukan evaluasi menyeluruh terhadap seluruh pekerjaan konstruksi yang dilaksanakan oleh organisasi perangkat daerah (OPD).
Ia juga meminta agar pemerintah lebih memberikan ruang kepada kontraktor lokal yang dinilai memiliki kapasitas dan mampu bersaing secara sehat dalam proses pengadaan barang dan jasa.
"Pengusaha lokal harus diberikan kesempatan yang lebih besar untuk ikut membangun daerahnya sendiri. Bila ada OPD yang dinilai tidak profesional dalam mengawasi maupun mengelola proyek, maka sudah sewajarnya dilakukan evaluasi, bahkan mutasi terhadap pejabat yang bertanggung jawab," katanya.
Hingga berita ini ditulis, pihak Dinas Pendidikan Kota Cilegon belum memberikan keterangan resmi terkait berbagai sorotan tersebut. Redaksi masih berupaya memperoleh konfirmasi guna menghadirkan pemberitaan yang berimbang sesuai prinsip jurnalistik.
(Yan/Red*)
إرسال تعليق