Cilegon, (BKN.Com) – Karang Taruna Kota Cilegon menyampaikan apresiasi dan dukungan penuh terhadap kebijakan Walikota Cilegon H. Robinsar, yang akan merealisasikan program sekolah gratis bagi peserta didik SD dan SMP swasta mulai tahun ajaran 2027.
Sekretaris Karang Taruna Kota Cilegon, Rickil Amri, S.Pd., M.Pd., yang juga merupakan Akademisi Universitas Pamulang, menilai bahwa kebijakan yang digagas Wali Kota Cilegon Robinsar merupakan langkah konkret dalam meningkatkan akses pendidikan sekaligus mencerminkan keberpihakan pemerintah terhadap kepentingan mamasyarakat, Ujarnya Saat Hubungi KBN. Pada Jumat 31/07/2026.
“Program sekolah gratis bagi SD dan SMP swasta merupakan langkah konkret dalam meningkatkan akses pendidikan. Kebijakan ini bukan hanya memberikan keringanan biaya kepada masyarakat, tetapi juga menjadi bentuk nyata kehadiran pemerintah dalam menjamin hak setiap anak untuk memperoleh pendidikan tanpa dibatasi oleh kondisi ekonomi keluarganya.
Pendidikan adalah investasi terbaik untuk membangun masa depan Kota Cilegon, Kebijakan tersebut juga merupakan langkah nyata Pemerintah Kota Cilegon dalam memperluas akses pendidikan, mengurangi beban ekonomi masyarakat, serta memperkuat komitmen daerah dalam mewujudkan pendidikan yang inklusif, berkualitas, dan berkeadilan. Program ini menjadi salah satu terobosan strategis yang menempatkan pendidikan sebagai prioritas pembangunan daerah sekaligus investasi jangka panjang bagi kemajuan Kota Cilegon.
Pendidikan merupakan hak dasar setiap warga negara sekaligus fondasi utama dalam pembangunan nasional. Keberhasilan suatu daerah tidak hanya diukur dari pertumbuhan ekonomi dan pembangunan infrastruktur, tetapi juga dari kualitas sumber daya manusia yang dihasilkan melalui sistem pendidikan yang inklusif dan bermutu.
Oleh karena itu, kebijakan publik yang memberikan kemudahan akses terhadap pendidikan merupakan bentuk investasi jangka panjang yang akan berdampak pada peningkatan kualitas hidup masyarakat, penguatan daya saing daerah, serta percepatan pembangunan berkelanjutan.
Menurutnya, kebijakan tersebut memiliki landasan konstitusional yang sangat kuat. Pasal 31 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menegaskan bahwa setiap warga negara berhak memperoleh pendidikan. Selanjutnya, Pasal 31 ayat (2) menyatakan bahwa setiap warga negara wajib mengikuti pendidikan dasar dan pemerintah wajib membiayainya.
Landasan tersebut diperkuat melalui Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Pada Pasal 5 ayat (1) ditegaskan bahwa setiap warga negara mempunyai hak yang sama untuk memperoleh pendidikan yang bermutu.
Sementara itu, Pasal 11 ayat (1) mengamanatkan bahwa pemerintah dan pemerintah daerah wajib memberikan layanan, kemudahan, serta menjamin terselenggaranya pendidikan yang bermutu bagi setiap warga negara tanpa diskriminasi. Selain itu, Pasal 34 ayat (2) menegaskan bahwa pemerintah dan pemerintah daerah menjamin terselenggaranya wajib belajar minimal pada jenjang pendidikan dasar tanpa memungut biaya.
Dengan demikian, program sekolah gratis bagi SD dan SMP swasta merupakan implementasi nyata dari amanat konstitusi dan peraturan perundang-undangan dalam menjamin hak masyarakat atas pendidikan.
Dalam perspektif akademik, kebijakan sekolah gratis memiliki dampak multidimensional. Selain meringankan beban ekonomi masyarakat, kebijakan ini juga berpotensi meningkatkan angka partisipasi sekolah, memperkuat kualitas Sumber Daya Manusia (SDM), serta mendukung pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Sustainable Development) yaitu menjamin pendidikan yang inklusif, adil, dan berkualitas bagi semua. Pendidikan yang mudah diakses akan melahirkan generasi yang produktif, inovatif, adaptif terhadap perkembangan teknologi, serta memiliki kemampuan untuk bersaing di tingkat nasional maupun global.
Rickil Amri juga mejelaskan keberhasilan kebijakan ini tidak hanya diukur dari terlaksananya program sekolah gratis, tetapi juga dari sejauh mana kebijakan tersebut mampu meningkatkan kualitas pendidikan dan membentuk karakter generasi muda Kota Cilegon. Oleh karena itu, implementasi program harus didukung oleh tata kelola yang transparan, akuntabel, dan berkelanjutan.
Pemerintah daerah perlu memastikan mekanisme pendanaan yang jelas, penyaluran anggaran yang tepat sasaran, serta sistem pengawasan yang efektif agar manfaat program benar-benar dirasakan oleh peserta didik, orang tua, dan seluruh satuan pendidikan.
Karang Taruna Kota Cilegon juga memandang bahwa keberhasilan pembangunan pendidikan memerlukan kolaborasi seluruh pemangku kepentingan, mulai dari pemerintah, lembaga pendidikan, keluarga, dunia usaha, organisasi kepemudaan, hingga masyarakat. Sinergi tersebut menjadi modal penting dalam membangun ekosistem pendidikan yang adaptif terhadap tantangan zaman sekaligus mampu melahirkan generasi yang unggul secara akademik maupun karakter.
Lebih Lanjut Rickil, Program sekolah gratis bagi SD dan SMP swasta merupakan bagian dari upaya mewujudkan visi pembangunan Kota Cilegon yang Jujur, Amanah, dan Religius (JUARE). Visi tersebut tidak hanya menjadi slogan pembangunan, tetapi merupakan arah kebijakan yang menempatkan pembangunan manusia sebagai prioritas utama. Pendidikan menjadi fondasi dalam membentuk generasi yang memiliki kecerdasan intelektual, integritas moral, kepedulian sosial, serta karakter religius yang kuat. Dengan demikian, pembangunan pendidikan merupakan instrumen strategis untuk melahirkan masyarakat yang berdaya saing sekaligus menjunjung tinggi nilai-nilai kejujuran, amanah, dan religiusitas.
Menurut Rickil Amri, kebijakan sekolah gratis yang digagas Wali Kota Cilegon Robinsar merupakan implementasi nyata dari semangat JUARE, karena menghadirkan keadilan dalam akses pendidikan sekaligus memperkuat pembangunan karakter generasi muda Kota Cilegon.
“Program sekolah gratis bagi SD dan SMP swasta bukan hanya menghadirkan kemudahan akses pendidikan bagi masyarakat, tetapi juga merupakan investasi jangka panjang dalam membangun generasi Kota Cilegon yang cerdas, berintegritas, berdaya saing, dan berakhlak mulia. Inilah wujud nyata pembangunan manusia yang selaras dengan visi Kota Cilegon Jujur, Amanah, dan Religius (JUARE),” tegas Rikil Amri.
Karang Taruna Kota Cilegon menyatakan kesiapan untuk mendukung implementasi program tersebut melalui edukasi kepada masyarakat, penguatan partisipasi publik, serta pengawasan yang konstruktif agar pelaksanaan kebijakan berjalan secara transparan, akuntabel, dan tepat sasaran. Karang Taruna juga siap menjadi mitra strategis Pemerintah Kota Cilegon dalam mengawal berbagai program pembangunan yang berorientasi pada peningkatan kualitas sumber daya manusia, khususnya di bidang pendidikan dan pemberdayaan generasi muda. Kebijakan ini menunjukkan keberpihakan pemerintah terhadap hak dasar warga negara atas pendidikan sebagaimana diamanatkan dalam konstitusi, sekaligus menjadi fondasi dalam melahirkan generasi yang unggul, berkarakter, dan berdaya saing.
Dengan semangat kolaborasi dan gotong royong seluruh elemen masyarakat, Karang Taruna Kota Cilegon optimistis program ini akan mempercepat terwujudnya Kota Cilegon yang Jujur, Amanah, dan Religius (JUARE), yaitu kota yang maju dalam pembangunan, unggul dalam pendidikan, kuat dalam karakter, serta mampu mencetak generasi penerus yang siap menghadapi tantangan masa depan.
(Yan/Red*)
إرسال تعليق