CILEGON, KBN.COM - Pemerintah Kota Cilegon masih berjibaku menangani dampak banjir yang melanda hampir seluruh wilayah kota. Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kota Cilegon, Tubagus Dendi Rudiatna, menyatakan penanganan pascabanjir kini menjadi prioritas lintas sektor, dengan pembagian kewenangan yang lebih tegas antara pemerintah daerah dan perusahaan-perusahaan industri.
Dendi menyampaikan hal tersebut usai mengikuti rapat evaluasi bersama Wali Kota Cilegon, Selasa, 6 Januari 2026. Menurut dia, pemerintah saat ini tengah merapatkan langkah untuk membagi peran penanganan pascabanjir sesuai dengan kewenangan masing-masing pihak.
“Pasca banjir ini, kami sedang membagi tugas. Mana yang menjadi kewenangan pemerintah daerah dan mana yang menjadi tanggung jawab perusahaan-perusahaan yang sebelumnya sudah terlibat dalam kerja sama penanganan,” ujar Dendi.
Ia menjelaskan, fokus utama Dinas PUPR berada pada saluran-saluran jalan yang menjadi kewenangan pemerintah daerah. Salah satu titik krusial adalah Jalan Lingkar Selatan. Di kawasan tersebut, penanganan berupa pengurukan telah dilakukan hampir selama 12 hari, terutama di bagian ujung jalan yang terdampak paling parah.
Selain itu, Dinas PUPR juga melakukan pembangunan kembali tanggul-tanggul yang roboh akibat banjir. Di saat bersamaan, koordinasi intensif dilakukan dengan Balai Pelaksanaan Jalan Nasional (BPJN), khususnya untuk saluran air yang melintasi ruas jalan nasional.
“Saat ini BPJN sedang melakukan normalisasi di Jalan Nasional Bojonegara. Endapan lumpur di saluran hilir menjadi salah satu penyebab air tidak mengalir dengan lancar,” kata Dendi.
Ia menambahkan, kondisi tersebut berdampak langsung pada wilayah Karangtengah yang hingga kini belum sepenuhnya terbebas dari genangan. Saluran pembuang di bagian hilir, terutama yang berada di jalan nasional, mengalami pendangkalan sehingga kapasitas aliran air berkurang drastis.
Alat berat dari BPJN, kata Dendi, kini masih dikerahkan untuk menormalisasi titik-titik banjir di jalur nasional tersebut. Namun, ia mengakui banjir kali ini berskala luas dan hampir menyentuh seluruh kecamatan di Kota Cilegon.
“Hampir di semua kecamatan terdapat titik permukiman warga yang terdampak banjir. Ini menjadi bahan evaluasi total bagi kami untuk tahun 2026, terutama terkait penataan ruang sungai dan aliran air, termasuk dampak aktivitas pertambangan,” ujarnya.
Menurut Dendi, banjir juga dipicu oleh faktor lain, seperti pasang air laut yang memperlambat aliran air ke muara. Di sisi lain, kesiapan infrastruktur drainase untuk menampung dan mengalirkan debit air dinilai masih terbatas.
“Untuk perbaikan secara menyeluruh tentu dibutuhkan anggaran. Kami siapkan itu di tahun 2026. Saat ini kami masih melakukan inventarisasi karena di beberapa titik tingkat kerusakan dan kebutuhan pelebaran saluran belum sepenuhnya terdata,” katanya.
Ia mencontohkan kawasan Karangtengah, di mana pemerintah masih harus menghitung secara detail tingkat kerusakan dan kebutuhan teknis pelebaran saluran air. Meski demikian, Dendi menegaskan fokus utama pemerintah saat ini tetap pada penanganan darurat pascabanjir.
Dendi juga mengungkapkan bahwa wilayah yang mengalami dampak paling parah berada di Kecamatan Ciwandan, Cibeber, dan Jombang. Saluran air di kawasan Karangtengah, menurut dia, memiliki peran strategis karena terkoneksi dan memberi dampak lintas wilayah.
“Saluran itu pada prinsipnya terkoneksi dengan banyak wilayah. Dampaknya bisa dirasakan di Kecamatan Jombang dan Cibeber sekaligus,” ujarnya.
Pemerintah Kota Cilegon berharap, penanganan jangka pendek yang tengah dilakukan dapat diikuti dengan pembenahan struktural dan perencanaan tata air yang lebih komprehensif, agar banjir tidak terus berulang dari tahun ke tahun.
(Yan/Red*)
Posting Komentar