PB Al-Khairiyah Desak Pemerintah Batalkan Pemindahan Badak Jawa, Mumu: Jangan Ganggu Ujung Kulon!



CILEGON, KBN.COM – Rencana pemindahan badak Jawa (Rhinoceros sondaicus) dari habitat aslinya di Taman Nasional Ujung Kulon, Banten, ke Taman Nasional Alas Purwo, Jawa Timur, menuai penolakan. Kali ini, sikap tegas disampaikan Pengurus Besar (PB) Al-Khairiyah yang mendesak pemerintah membatalkan rencana tersebut.


Ketua Umum PB Al-Khairiyah, Dr. KH. Ali Mujahidin, SH.I., MM., MH., yang akrab disapa H. Mumu, menilai pemindahan satwa langka yang menjadi ikon kebanggaan Banten itu bukan perkara sederhana. Menurutnya, Ujung Kulon bukan sekadar kawasan konservasi, tetapi juga memiliki nilai historis, ekologis, dan kearifan lokal yang melekat kuat dengan kehidupan masyarakat setempat.


Ia menegaskan, keberadaan badak Jawa di Ujung Kulon harus dihormati sebagai bagian dari kekayaan alam Banten. Terlebih, masyarakat sekitar selama ini telah ikut berperan menjaga kelestarian habitat satwa langka tersebut.


“Badak itu aspek kearifan lokal. Sebaiknya dibatalkan saja rencana perpindahannya. Kita harus menghormati lokasi Ujung Kulon dan masyarakat setempat, mengingat selama ini masyarakat sudah bersama-sama menjaga kawasan tersebut,” tegas H. Mumu, Rabu (18/11/2026).


Menurutnya, sangat tidak tepat apabila kawasan yang selama puluhan tahun dijaga bersama masyarakat justru harus mengalami perubahan kebijakan tanpa mempertimbangkan aspek historis dan sosial di dalamnya.


“Masyarakat sudah jagain, sekarang ada pihak yang mengubah. Menurut saya, itu harus dihormati. Keberadaan badak di sana merupakan karunia Tuhan,” ujarnya.


H. Mumu juga mengingatkan pemerintah agar tidak terburu-buru mengambil kebijakan pemindahan. Jika kekhawatiran terhadap ancaman bencana alam menjadi alasan, pemerintah semestinya terlebih dahulu memperkuat upaya mitigasi, perlindungan habitat, serta strategi penyelamatan satwa di kawasan aslinya.


“Kalau dalihnya bencana alam, yang diselamatkan manusia, bukan memindahkan badak,” sindirnya.


Ia berpandangan, pelestarian badak Jawa tidak semestinya dilakukan dengan mengabaikan keberadaan masyarakat dan nilai-nilai yang telah tumbuh di kawasan Ujung Kulon. Pemerintah harus mengedepankan pendekatan yang bijaksana, transparan, serta melibatkan masyarakat lokal dalam setiap pengambilan keputusan.


Karena itu, PB Al-Khairiyah meminta pemerintah tidak memaksakan rencana pemindahan yang berpotensi memicu polemik dan keresahan di tengah masyarakat Banten.


“Sudahlah, dibatalkan saja. Jangan ganggu, jangan membuat polemik di tengah masyarakat,” tegasnya.


Lebih jauh, H. Mumu meminta pemerintah mengarahkan perhatian pada persoalan yang lebih mendesak, terutama peningkatan kesejahteraan masyarakat dan pengentasan kemiskinan melalui pengembangan potensi daerah.


Menurutnya, perlindungan lingkungan dan kesejahteraan masyarakat harus berjalan beriringan. Jangan sampai kebijakan konservasi justru mengabaikan aspirasi masyarakat yang selama ini turut menjaga kekayaan alam daerahnya.


“Lebih baik pemerintah fokus meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui pengembangan potensi daerah dan upaya pengentasan kemiskinan,” pungkasnya.


(Yan*/Red)


Post a Comment

أحدث أقدم