SERANG (KBN,COM) – Perkumpulan Gerakan Kebangsaan (PGK) Banten menggelar diskusi refleksi dua tahun kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto di sebuah hotel di Kota Serang, Kamis, 22 Oktober 2026. Forum ini membahas pelaksanaan program pemerintah sekaligus peran mahasiswa dan pemuda dalam mengawal kebijakan nasional.
Ketua Dewan Pimpinan Wilayah PGK Banten, Muhamad Syamsul Hidayat, mengatakan pemerintahan Prabowo menghadapi berbagai tantangan global dan nasional. Menurut dia, pelaksanaan agenda pembangunan perlu terus dievaluasi agar berdampak langsung terhadap kesejahteraan masyarakat.
Syamsul menyebut sejumlah program prioritas pemerintah yang perlu mendapat pengawasan, antara lain Makan Bergizi Gratis (MBG), Sekolah Rakyat, Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih, serta agenda swasembada pangan dan energi.
“Refleksi ini bukan sekadar menilai keberhasilan dan kekurangan pemerintah, tetapi juga mencari solusi dan rekomendasi agar kebijakan ke depan semakin berpihak kepada masyarakat, khususnya generasi muda,” kata Syamsul.
Diskusi tersebut menghadirkan Sekretaris Jenderal Dewan Pimpinan Pusat PGK, Ryan Hidayat, dan Ketua Keluarga Besar Pelajar Islam Indonesia (KB PII) Banten, Makmun Muzzaki.
Ryan mengapresiasi program prioritas pemerintahan Prabowo. Namun, ia mengatakan pelaksanaan program membutuhkan partisipasi berbagai elemen masyarakat agar berjalan optimal dan tepat sasaran.
“PGK mengapresiasi berbagai langkah dan program prioritas pemerintah dalam menjawab tantangan pembangunan nasional. Kami berkomitmen untuk mendukung sekaligus mengawal pelaksanaannya agar berjalan optimal, tepat sasaran, dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat,” ujar Ryan.
Menurut Ryan, dukungan terhadap pemerintah tidak cukup hanya berupa pernyataan. Generasi muda, kata dia, perlu terlibat melalui gagasan inovatif, partisipasi aktif, dan masukan untuk memperbaiki pelaksanaan kebijakan.
Sementara itu, Makmun Muzzaki menekankan pentingnya sikap kritis mahasiswa dalam menyikapi kebijakan pemerintah. Ia mengatakan penilaian terhadap program pembangunan semestinya didasarkan pada data dan argumentasi yang objektif.
“Mahasiswa harus mampu menjadi kekuatan intelektual yang kritis, objektif, dan solutif. Kita perlu mengedepankan data dan pemikiran yang konstruktif dalam menyikapi berbagai kebijakan,” kata Makmun.
Kegiatan tersebut diikuti sejumlah organisasi kepemudaan, pengurus Himpunan Mahasiswa Islam (HMI), serta mahasiswa dari UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten dan Universitas Sultan Ageng Tirtayasa (Untirta).
PGK Banten berharap diskusi itu menjadi ruang dialog bagi generasi muda untuk menyampaikan pandangan terhadap kebijakan pemerintah. Organisasi tersebut juga mendorong mahasiswa terlibat dalam pengawasan program pembangunan agar pelaksanaannya berkelanjutan dan memberikan manfaat bagi masyarakat.
“Kita kawal perbaikan-perbaikan tersebut di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto,” ujar Syamsul.
(Yan/Red)*
إرسال تعليق