JAKARTA, (KBN,COM) - Kondisi lembaga pemasyarakatan (lapas) di Indonesia yang mengalami kelebihan kapasitas atau over capacity terus menjadi beban negara. Untuk memberi makan warga binaan pemasyarakatan (WBP), pemerintah harus merogoh kocek hingga triliunan rupiah per tahun.
Di sisi lain, pemerintah juga menggencarkan efisiensi anggaran sesuai Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025. Ditambah dengan program andalan untuk mewujudkan swasembada pangan, pemerintah harus memutar otak dalam pencapaiannya.
Melihat kondisi tersebut, Pengurus Pusat Jaringan Muda Indonesia (PP JMI) menilai sudah seharusnya biaya makan WBP tidak lagi menjadi beban negara.
"Kita bisa menjadikan warga binaan bermanfaat. Mereka harus dilatih dan dibekali untuk mendukung program ketahanan pangan pemerintah. Selama menjalani hukuman mereka bisa juga diajari untuk bertani dan bercocok tanam, menggarap sawah dan ladang agar swasembada pangan segera terwujud," ujar Wakil Ketua Umum PP JMI Hadi Roesmanto dalam keterangannya, Kamis (24/9/2026).
Menurut Hadi, minimal untuk kebutuhan makan, WBP bisa memenuhinya sendiri. Hal tersebut harus menjadi program utama di setiap lapas.
Ia menambahkan, seluruh WBP memiliki hak yang sama dan tidak ada perbedaan, sehingga seluruhnya wajib menjalani aturan lapas tanpa pengecualian.
"Semua warga binaan harus diberdayakan untuk menciptakan nilai produktivitas agar jangan sampai mereka setelah keluar hanya jadi beban bagi negara," jelasnya.
"Pemerintah harus kreatif untuk meningkatkan produktivitas warga binaan pemasyarakatan. Hasil karya warga binaan pemasyarakatan harus bisa menghasilkan nilai ekonomis agar mereka menjadi aset yang bernilai manfaatnya bagi negara. Jadi dengan bertani atau beternak serta perikanan, cocok buat ketahanan pangan, syukur-syukur bisa menambah pemasukan bagi negara," pungkas Hadi.
Saat ini sudah banyak lapas yang menerapkan program tersebut. Ia berharap program ini bisa merata di seluruh lapas yang ada di Indonesia.
(Yan*/Red)
إرسال تعليق