CILEGON, (KBN,COM) - Puluhan mahasiswa yang tergabung dalam kelompok Cipayung, terdiri dari PMII, IMC, dan GMNI, menggelar unjuk rasa di halaman Kantor Wali Kota Cilegon, Kamis, 17 September 2026.
Aksi itu digelar sebagai bentuk protes atas kegagalan eksekutif dan legislatif Kota Cilegon dalam menjawab persoalan masyarakat.
Koordinator Lapangan Ade menegaskan, pemerintah harus menghadirkan kebijakan yang manfaatnya benar-benar dirasakan masyarakat.
"Pemerintahan harus mampu menghadirkan kebijakan dan pelayanan yang benar-benar dirasakan manfaatnya oleh masyarakat," kata Ade.
Menurutnya, Pemkot Cilegon harus berani menghadapi persoalan dan menunjukkan komitmen perbaikan di seluruh sektor. Masyarakat berhak atas pendidikan layak, layanan kesehatan, pekerjaan, infrastruktur, pelayanan publik transparan, serta kesejahteraan.
Di sektor pendidikan, kata Ade, sekolah swasta dan nasib tenaga honorer luput dari perhatian. Pada 2024 masih tercatat 123 anak putus sekolah.
Bidang kesehatan juga bermasalah. Pada 2025 tercatat 813 anak stunting. Selain itu, tercatat 131 kasus pada 2024 dan 102 kasus baru pada 2025. Hingga Maret 2026, kembali ditemukan 27 kasus baru.
Sektor ketenagakerjaan dan infrastruktur tak kalah serius. Pada 2025 tercatat 15.479 pengangguran di tengah status Cilegon sebagai kota industri. Di sisi lain, masih ditemukan kawasan kumuh, rumah tidak layak huni, krisis air bersih, minim penerangan jalan, dan jalan rusak, termasuk di permukiman dan Jalan Lingkar Selatan.
Ade juga menyoroti pelayanan publik yang harus bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN). Dugaan penyimpangan harus ditindak tegas dan transparan.
Mitigasi bencana, kata dia, juga lemah. Aktivitas industri tinggi, permukiman padat, dan posisi pesisir menuntut kesiapsiagaan serius.
DPRD Kota Cilegon juga didesak menjalankan fungsi legislasi, anggaran, dan pengawasan secara maksimal. Persoalan kelebihan biaya hingga dugaan penyimpangan harus dikawal transparan.
"Keterbukaan informasi publik merupakan fondasi transparansi dan akuntabilitas. Keterbukaan bukan pilihan, tetapi kewajiban pemerintah," tegasnya.
Mahasiswa menyampaikan delapan tuntutan:
1. Tuntaskan 17 janji kampanye wali kota dan wakil wali kota Cilegon.
2. Percepat pembangunan pendidikan, kesehatan, ketenagakerjaan, dan infrastruktur fisik.
3. Perkuat pencegahan dan mitigasi bencana.
4. Desak Pemkot menyusun target penyerapan tenaga kerja lokal yang transparan, terukur, dan dapat diawasi publik.
5. Selesaikan masalah kekurangan air bersih.
6. Tindak tegas praktik KKN.
7. Laksanakan tiga fungsi DPRD dengan tegas.
8. Tegakkan UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.
(Yan*/Red)
إرسال تعليق