Cilegon, (KBN.COM) - Ketua DPC Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Kota Cilegon, Tohir, resmi menerima Surat Keputusan (SK) Dewan Pimpinan Pusat (DPP) PPP tentang susunan kepengurusan DPC PPP Kota Cilegon periode 2026–2031.
SK tersebut diserahkan langsung oleh Ketua DPW PPP Provinsi Banten, Neng Siti Julaiha, dalam agenda penyerahan kepengurusan yang berlangsung pada Rabu (1/7/2026).
Usai menerima SK, Tohir mengatakan kepengurusan baru akan segera melakukan konsolidasi internal untuk menyusun program kerja sekaligus memperkuat struktur organisasi hingga tingkat bawah.
"Alhamdulillah hari ini kami menerima SK DPC PPP Kota Cilegon yang diserahkan langsung oleh Ketua DPW PPP Provinsi Banten. Amanah ini akan kami laksanakan sesuai dengan aturan organisasi yang berlaku," kata Tohir.
Ia menjelaskan, kepengurusan baru akan memfokuskan diri pada penguatan organisasi sebagai persiapan menghadapi Pemilu 2029.
Menurut Tohir, PPP Kota Cilegon menargetkan mampu mempertahankan lima kursi DPRD yang diraih pada pemilu sebelumnya. Di sisi lain, partai juga berupaya meningkatkan perolehan kursi melalui kerja politik yang lebih intensif.
"Insya Allah lima kursi yang sudah ada akan kami pertahankan. Tentu kami juga berharap bisa menambah jumlah kursi pada Pemilu 2029," ujarnya.
Selain target elektoral, Tohir menyebut seluruh kebijakan partai akan tetap mengacu pada aturan organisasi serta arahan DPP PPP.
Ia juga memastikan komunikasi dengan Fraksi PPP dan berbagai elemen masyarakat akan terus dibangun untuk memperkuat sinergi dalam menjalankan program partai.
"Kami akan membangun silaturahmi dan komunikasi yang baik dengan fraksi maupun seluruh pihak agar PPP semakin solid," katanya.
Dalam bidang organisasi, DPC PPP Kota Cilegon berencana menggelar Musyawarah Anak Cabang (Musancab) di seluruh kecamatan paling lambat tiga bulan setelah Musyawarah Cabang. Selanjutnya, pembentukan kepengurusan ranting juga akan dilakukan secara bertahap.
Tohir mengatakan evaluasi terhadap kepengurusan di tingkat kecamatan akan menjadi bagian dari proses konsolidasi. Pengurus yang dinilai masih aktif akan dipertahankan, sedangkan struktur yang kurang efektif akan disesuaikan berdasarkan hasil evaluasi.
Selain itu, ia berharap DPC PPP Kota Cilegon ke depan dapat memiliki kantor sekretariat permanen sebagai pusat kegiatan organisasi.
"Kami berharap ke depan PPP Kota Cilegon memiliki gedung DPC sendiri sehingga aktivitas organisasi dapat berjalan lebih optimal," ucapnya.
Dengan diterbitkannya SK kepengurusan periode 2026–2031, DPC PPP Kota Cilegon akan memulai rangkaian konsolidasi organisasi sebagai langkah awal mempersiapkan partai menghadapi agenda politik lima tahun mendatang.
(Yan/Red*)
Posting Komentar