Cilegon, (KBN.COM) – Pemeriksaan terhadap Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) menjadi perhatian serius kalangan mahasiswa. Mereka menilai proses tersebut harus menjadi pintu masuk untuk mengungkap persoalan secara menyeluruh, bukan hanya berhenti pada satu individu atau jabatan tertentu.
Ketua Ikatan Mahasiswa Cilegon (IMC), Ahmad Maki, mengatakan bahwa apabila ditemukan dugaan pelanggaran, penyalahgunaan kewenangan, maupun persoalan dalam tata kelola program dan anggaran, maka aparat penegak hukum perlu melakukan pendalaman secara komprehensif terhadap seluruh pihak yang memiliki keterkaitan dan tanggung jawab dalam pelaksanaan program.
Menurutnya, upaya penegakan hukum harus dilakukan secara menyeluruh agar mampu memberikan gambaran yang utuh mengenai mekanisme pelaksanaan program di lapangan.
"Kami mendorong agar pemeriksaan tidak hanya terfokus pada tingkat pimpinan. Aparat penegak hukum juga perlu memeriksa unsur BGN di tingkat provinsi, kepala Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG), hingga pihak pengelola dapur yang terlibat langsung dalam pelaksanaan program. Langkah ini penting untuk memastikan ada atau tidaknya persoalan dalam mekanisme pelaksanaan di lapangan," ujar Maki, Rabu (3/6/2026).
Ia menegaskan, dorongan untuk melakukan pemeriksaan secara menyeluruh bukanlah bentuk penghakiman ataupun tuduhan sepihak kepada pihak tertentu. Menurutnya, seluruh pihak yang terkait tetap harus mendapatkan perlindungan hukum dan menjunjung tinggi asas praduga tak bersalah.
"Proses hukum harus berjalan berdasarkan fakta, data, serta alat bukti yang sah. Kami tidak ingin ada penghakiman sebelum proses hukum selesai," tegasnya.
Selain itu, IMC juga mengingatkan pentingnya penegakan hukum yang adil dan tidak tebang pilih. Transparansi dalam penanganan perkara dinilai menjadi faktor penting untuk menjaga kepercayaan publik terhadap institusi penegak hukum maupun lembaga yang tengah diperiksa.
"Kami menolak praktik penegakan hukum yang tebang pilih. Aparat harus bekerja secara profesional, transparan, dan membuka perkembangan penanganan perkara kepada publik agar kepercayaan masyarakat tetap terjaga," katanya.
Sebagai bagian dari elemen masyarakat sipil, mahasiswa berkomitmen untuk terus mengawal perkembangan proses tersebut. Pengawasan yang dilakukan, kata Maki, merupakan bagian dari fungsi kontrol sosial untuk memastikan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik berjalan secara bersih, akuntabel, serta berpihak pada kepentingan masyarakat.
"Mahasiswa akan terus mengawal proses ini sebagai bentuk tanggung jawab moral dalam mendorong terciptanya pemerintahan yang transparan, bersih, dan berorientasi pada kepentingan rakyat," tutupnya.
(Yan/Red*)
Posting Komentar