Cilegon, (KBN.COM) — Peringatan Hari Ulang Tahun (HUT) ke-27 Kota Cilegon tak berhenti pada seremoni. Di halaman Kantor Wali Kota, Senin (27/4/2026), tradisi Riung Mungpulung justru dimaknai sebagai ruang konsolidasi sosial—mengikat kebersamaan sekaligus menguji arah pembangunan kota ke depan.
Wali Kota Cilegon, Robinsar, didampingi Wakil Wali Kota Fajar Hadi Prabowo, memimpin langsung agenda yang dirangkai dengan penyerahan penghargaan dan bantuan sosial secara simbolis. Namun lebih dari itu, pesan yang dibawa terasa tegas: ulang tahun kota bukan panggung perayaan, melainkan titik evaluasi.
“Usia 27 tahun ini harus jadi momen refleksi. Apa yang sudah kita capai, dan ke mana arah pembangunan Cilegon berikutnya,” ujar Robinsar di hadapan tamu undangan.
Nada pidatonya tak melulu normatif. Ia menekankan bahwa ukuran kemajuan kota tak cukup dilihat dari beton dan infrastruktur, melainkan dari kualitas partisipasi warganya. Dalam konteks itu, ia mendorong kolaborasi lintas sektor—mulai dari pemerintah, masyarakat, hingga dunia industri—sebagai fondasi utama pembangunan berkelanjutan.
Di tengah suasana hangat kebersamaan, realitas fiskal juga disinggung secara terbuka. Robinsar mengungkapkan, awal masa kepemimpinannya dihadapkan pada defisit anggaran mencapai Rp135 miliar. Kondisi itu, kata dia, berhasil ditekan melalui konsolidasi internal dan kerja kolektif perangkat daerah hingga Cilegon memasuki 2026 tanpa defisit.
Namun tantangan belum sepenuhnya reda. Kebijakan efisiensi dari pemerintah pusat berdampak pada berkurangnya dana transfer sebesar Rp235 miliar. Situasi ini, menurutnya, menuntut respons yang lebih adaptif—tidak sekadar mengencangkan ikat pinggang, tetapi juga memacu inovasi.
“Birokrasi harus kreatif. Kita tidak bisa lagi bergantung pada pola lama. Sumber-sumber pendapatan baru harus digali,” tegasnya.
Salah satu yang disorot adalah optimalisasi peran Badan Usaha Milik Daerah (BUMD). Instrumen ini dinilai strategis untuk memperkuat kemandirian fiskal daerah, sekaligus menjadi mesin pertumbuhan ekonomi baru.
Pandangan itu sejalan dengan tokoh masyarakat, Habibudin. Ia menilai penguatan BUMD, khususnya PT Pelabuhan Cilegon Mandiri, berpotensi signifikan dalam meningkatkan pendapatan asli daerah. “Ini aset kolektif. Harus dikelola serius agar manfaatnya kembali ke masyarakat,” ujarnya.
Riung Mungpulung tahun ini pun terasa lebih dari sekadar tradisi. Ia menjadi medium yang menjembatani nilai-nilai kultural dengan kebutuhan strategis pembangunan. Di satu sisi, ia merawat identitas dan solidaritas sosial. Di sisi lain, ia menjadi panggung untuk menyampaikan realitas, tantangan, dan arah kebijakan secara terbuka.
Di penghujung acara, optimisme tetap dijaga. Harapan disematkan pada kepemimpinan generasi saat ini untuk membawa Cilegon melangkah lebih jauh—bukan hanya sebagai kota industri, tetapi juga sebagai kota yang inklusif, adaptif, dan berkeadaban.
Riung Mungpulung, pada akhirnya, bukan sekadar ritual tahunan. Ia menjelma menjadi pengingat: bahwa pembangunan kota tak bisa berjalan sendiri. Ia butuh ingatan kolektif, kerja bersama, dan keberanian untuk terus berbenah.
(Yan/Red*)
إرسال تعليق