Cilegon, (KBN.COM) — Di tengah optimisme pembangunan, Kota Cilegon justru dihadapkan pada kenyataan fiskal yang tak ringan. Tahun 2026 menjadi titik krusial, ketika ruang gerak anggaran daerah tertekan oleh kebijakan nasional dan kebutuhan belanja yang terus meningkat.
Dalam forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) RKPD 2027, akademisi UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten, Syaeful Bahri, memaparkan kondisi terkini keuangan daerah yang menghadapi fiscal gap hingga Rp287 miliar. Angka itu bukan sekadar statistik, melainkan sinyal keras bahwa pola pengelolaan anggaran harus segera diubah.
Menurutnya, tekanan tersebut tidak lepas dari implementasi kebijakan nasional melalui Undang-Undang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah yang mewajibkan pengetatan belanja pegawai hingga 30 persen.
“Kita tidak bisa menutup mata bahwa 2026 adalah tahun penuh tantangan. Mandat UU HKPD memaksa adanya penyesuaian besar dalam struktur belanja, dan itu memunculkan fiscal gap,” ujarnya, Rabu (15/4/2026).
Namun, alih-alih terjebak dalam narasi krisis, Syaeful justru mendorong perubahan cara pandang. Baginya, tekanan fiskal ini adalah momentum untuk melakukan lompatan kebijakan—bukan sekadar bertahan, tapi bertransformasi.
“Pesan utama saya bukan tentang krisis, tapi optimisme. Kita butuh navigasi baru dalam mengelola keuangan daerah,” tegasnya.
Syaeful tak berhenti pada kritik. Ia menawarkan tiga strategi konkret yang dinilai realistis sekaligus progresif.
Sebagai kota industri, Cilegon dinilai belum maksimal dalam mengoptimalkan potensi pajak dari sektor strategis seperti alat berat dan industri besar. Digitalisasi menjadi kunci untuk mendorong transparansi sekaligus meningkatkan penerimaan daerah.
Targetnya tidak main-main: Pendapatan Asli Daerah (PAD) ditaksir bisa menembus Rp1,5 triliun jika potensi ini digarap serius.
Alih-alih membebani APBD, program sosial bisa dibiayai melalui kemitraan dengan sektor industri. Skema Corporate Social Responsibility (CSR) didorong menjadi solusi konkret—mulai dari layanan kesehatan hingga beasiswa pendidikan.
“Kita ajak industri untuk sharing burden. Klinik 24 jam dan beasiswa sarjana bisa dibiayai konsorsium industri,” jelasnya.
Efisiensi anggaran, menurutnya, tidak boleh diartikan sebagai pemangkasan tenaga kerja. Fokus harus diarahkan pada belanja rutin birokrasi yang selama ini dinilai belum optimal.
“Efisiensi bukan berarti memecat pegawai, tapi bagaimana mengelola anggaran secara lebih cerdas,” katanya.
Lebih jauh, Syaeful menekankan bahwa hasil dari optimalisasi pendapatan dan efisiensi belanja harus kembali ke masyarakat. Ia membayangkan pembangunan yang lebih merata hingga tingkat kecamatan—mulai dari stadion mini hingga peningkatan kesejahteraan RT/RW dan guru.
Di sinilah letak “roh” dari strategi yang ia tawarkan: menjadikan kekuatan industri sebagai mesin penggerak kesejahteraan lokal.
“Cilegon adalah kota industri besar. Tidak ada alasan kita tidak mandiri secara ekonomi. Dengan sinergi pemerintah, industri, dan masyarakat, visi Cilegon Juare 2027 bukan hal yang mustahil,” pungkasnya.
Di tengah tekanan fiskal, pilihan bagi Cilegon sebenarnya sederhana: bertahan dengan pola lama atau berani melompat dengan strategi baru. Dan jika membaca peta yang dipaparkan Syaeful, masa depan itu tampaknya masih sangat terbuka—asal berani berbenah.
(Yan/Red*)
Posting Komentar