Cilegon, (KBN.COM) — Di tengah tekanan fiskal yang kian terasa, Pemerintah Kota Cilegon tak memilih jalan aman. Lewat Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian, dan Pengembangan Daerah (Bappedalitbang), strategi disusun lebih taktis: meramu skema pembiayaan alternatif demi menjaga denyut program prioritas tetap berjalan pada 2027.
Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) 2027 bukan sekadar rutinitas administratif. Ini adalah fase krusial yang akan menentukan arah pembangunan di tahun ketiga pelaksanaan RPJMD di bawah kepemimpinan wali kota saat ini. Artinya, akselerasi program unggulan tak lagi bisa ditunda.
Kepala Bappedalitbang Kota Cilegon, Achmad Jubaedi, menegaskan bahwa proses perencanaan telah dimulai sejak awal tahun melalui konsultasi publik. Tahapan ini menjadi pintu masuk bagi aspirasi masyarakat agar tidak sekadar menjadi pelengkap, melainkan benar-benar terintegrasi dalam arah kebijakan pembangunan.
“Seluruh tahapan Musrenbang di tingkat kelurahan dan kecamatan telah kami rampungkan,” ujar Jubaedi, Rabu (1/4/2026).
Rangkaian Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) yang digelar sepanjang Februari hingga awal Maret menjadi ruang artikulasi kebutuhan riil warga. Dari level akar rumput inilah, wajah pembangunan Cilegon mulai dipetakan—bukan hanya dari kacamata birokrasi, tetapi juga dari denyut kebutuhan masyarakat.
Tak berhenti di situ, hasil Musrenbang kemudian dikonsolidasikan dalam forum perangkat daerah pada pertengahan Maret. Di forum ini, aspirasi masyarakat dipadukan dengan rencana kerja organisasi perangkat daerah (OPD) serta pokok-pokok pikiran DPRD. Sinkronisasi ini menjadi titik temu antara kebutuhan publik dan realitas kebijakan.
Langkah berikutnya adalah Musrenbang tingkat kota—forum strategis yang akan melibatkan spektrum pemangku kepentingan lebih luas, mulai dari pelaku industri, akademisi, hingga elemen masyarakat sipil. Pendekatan ini menegaskan bahwa perencanaan pembangunan tak lagi bersifat elitis, melainkan kolaboratif dan partisipatif.
Namun, ambisi besar itu dihadapkan pada satu tantangan klasik: keterbatasan anggaran.
Jubaedi mengakui, struktur APBD Cilegon saat ini masih didominasi belanja wajib dan operasional. Kondisi ini menyisakan ruang fiskal yang sempit untuk pembiayaan program pembangunan, terutama yang bersifat strategis dan berdampak luas.
Di titik inilah Pemkot Cilegon mulai bermain di ranah inovasi. Skema Kerja Sama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU) disiapkan sebagai jalan keluar—khususnya untuk mendukung pembangunan infrastruktur yang membutuhkan pembiayaan besar.
“Kami mendorong inovasi pembiayaan melalui KPBU agar pembangunan tetap berjalan meski kemampuan anggaran terbatas,” jelasnya.
Langkah ini bukan tanpa risiko, namun menjadi opsi rasional di tengah keterbatasan. KPBU dinilai mampu membuka ruang investasi sekaligus mempercepat realisasi proyek tanpa sepenuhnya membebani APBD.
Di sisi lain, Pemkot juga menaruh harapan pada peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebagai strategi jangka menengah untuk memperkuat kapasitas fiskal. Tanpa itu, ketergantungan pada skema alternatif bisa menjadi pedang bermata dua.
Dengan kombinasi pendekatan partisipatif dan inovasi pembiayaan, Cilegon mencoba keluar dari jebakan stagnasi anggaran. Targetnya jelas: program prioritas di sektor pendidikan, kesehatan, infrastruktur, dan pelayanan dasar tetap berjalan tanpa kompromi kualitas.
“Meski dihadapkan pada keterbatasan anggaran, kami tetap berkomitmen menghadirkan perencanaan yang adaptif dan solutif,” pungkas Jubaedi.
Di tengah ruang fiskal yang menyempit, pilihan Cilegon bukan bertahan—melainkan bergerak. Sebuah sinyal bahwa keterbatasan tak selalu berarti kebuntuan, selama strategi berani diambil dan kolaborasi dibuka selebar mungkin.
(Yan/Red*)
Posting Komentar