Cilegon, (KBN.COM) – Satu tahun memimpin Kota Cilegon, pasangan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Cilegon, Robinsar dan Fajar Hadi Prabowo, menegaskan komitmennya untuk mengoptimalkan kinerja pemerintahan pada tahun kedua kepemimpinan mereka.
Dalam pernyataan di Pendopo Rumah Dinas Wali Kota Cilegon, Sabtu (22/2/2026), Robinsar mengakui tantangan fiskal yang dihadapi Pemkot Cilegon, terutama berkurangnya Transfer Keuangan Daerah (TKD). Namun, ia menegaskan kondisi itu tidak boleh menjadi alasan stagnasi.
“Kita bersyukur mendapat mandat masyarakat. Tapi mandat itu harus dijawab dengan kerja bersama seluruh elemen. Ketika TKD berkurang, kita harus optimalkan potensi yang kita miliki, baik pajak, retribusi, hingga Dana Alokasi Umum (DAU) yang belum terealisasi maksimal,” ujar Robinsar.
Salah satu strategi utama yang didorong adalah penguatan tiga Badan Usaha Milik Daerah (BUMD): PCM, PDAM, dan BPRS Cilegon Mandiri (BPRSCM).
Menurut Robinsar, ketiganya harus menjadi mesin penggerak ekonomi daerah. Untuk PCM, Pemkot akan mendorong kerja sama lebih luas dengan sektor industri agar utilisasi layanan meningkat. Sementara PDAM didorong memperluas cakupan pelayanan air bersih.
Adapun BPRSCM, fokusnya saat ini bukan semata profit, melainkan pemulihan kesehatan lembaga keuangan tersebut.
“Sekarang ini kita tidak bicara profit dulu. Kita bicara sehat dulu. Kalau sudah sehat, baru bicara keuntungan. Langkah-langkah sudah kita siapkan, termasuk rekomendasi dari OJK agar kredit yang disalurkan minim risiko,” tegasnya.
Pemkot juga berencana mengalihkan potensi pembiayaan, seperti pinjaman ASN yang sebelumnya di bank lain, agar dapat disalurkan melalui BPRSCM. Termasuk mendorong perangkat RT/RW dan pelaku UMKM memanfaatkan skema pembiayaan berbasis Surat Keputusan (SK).
“Kalau potensi ada di kita, kebijakan ada di kita, kenapa tidak kita optimalkan untuk menghidupkan BUMD sekaligus menguatkan ekonomi masyarakat?” katanya.
Robinsar menyebut, dari 17 program prioritas yang dicanangkan, seluruhnya menunjukkan progres dan akan dipacu lebih cepat pada tahun kedua.
Sementara itu, Fajar Hadi Prabowo menekankan bahwa tahun 2026 menjadi fase penguatan pelayanan dasar.
Di sektor kesehatan, Pemkot akan mengoptimalkan layanan BPJS dan meningkatkan kapasitas puskesmas. Salah satu rencana konkret adalah pengembangan puskesmas di Grogol yang diproyeksikan mampu menangani pasien dengan kondisi tertentu tanpa harus dirujuk ke rumah sakit.
“Kita ingin pelayanan puskesmas lebih maksimal. Ada pengembangan yang kita siapkan selama empat tahun ke depan, dan 2026 mulai kita implementasikan,” jelas Fajar.
Di sektor pendidikan, Pemkot menargetkan perbaikan dan revitalisasi ruang kelas, penataan ulang rombongan belajar, hingga peningkatan daya tampung sekolah.
Tak hanya itu, perbaikan jalan dan penanganan banjir juga disebut terus berjalan secara rutin. Fajar mengakui belum semua persoalan bisa dituntaskan dalam satu tahun.
“Kita tidak bisa bilang satu tahun beres semua. Masih ada keterbatasan, masih ada kekurangan. Tapi semua terus kita kerjakan bertahap,” tegasnya.
Menariknya, Fajar juga menyampaikan apresiasi kepada mahasiswa Cilegon yang selama ini aktif memberikan kritik terhadap kinerja Pemkot. Menurutnya, masukan konstruktif menjadi bagian penting dalam proses evaluasi.
“Terima kasih kepada teman-teman mahasiswa atas masukan yang membangun. Itu jadi pengingat bagi kami untuk terus berbenah,” ucapnya.
Pasangan ini menegaskan bahwa janji politik mereka bukan sekadar retorika satu tahun pertama. Target penyelesaian program akan dikejar hingga akhir masa jabatan pada 2030.
Narasi optimisme ini menjadi pesan politik yang jelas: tahun pertama adalah fondasi, tahun berikutnya adalah akselerasi. Kini publik Cilegon menanti—apakah strategi optimalisasi BUMD dan penguatan layanan dasar benar-benar mampu menjawab ekspektasi warga Kota Baja?
(Yan/Red*)
Posting Komentar