CILEGON, KBN.COM – Pemerintah Kota Cilegon kembali menegaskan komitmennya untuk menjawab kebutuhan dasar masyarakat melalui Program Saban Juare. Program ini diproyeksikan menjadi instrumen utama pembangunan berbasis lingkungan, melanjutkan sekaligus menyempurnakan pola yang sebelumnya dijalankan lewat program Sarana Lingkungan Rakyat (Salira).
Wali Kota Cilegon, Robinsar, menyampaikan bahwa penentuan prioritas Program Saban Juare didasarkan pada hasil pantauan langsung di lapangan. Dari dialog dan kunjungan ke berbagai wilayah, persoalan yang paling banyak dikeluhkan warga relatif seragam.
“Keluhan yang paling sering kami temukan adalah jalan lingkungan yang rusak, lampu penerangan yang gelap, titik-titik banjir, serta rumah tidak layak huni. Ini yang harus kita jawab bersama,” ujar Robinsar, Selasa (13/1/2026).
Menurutnya, Program Saban Juare dirancang untuk lebih tepat sasaran karena menyentuh kebutuhan paling mendasar masyarakat. Namun, keberhasilan program tersebut sangat bergantung pada ketepatan usulan dari tingkat bawah.
Karena itu, Robinsar meminta seluruh unsur wilayah, mulai dari Kelompok Masyarakat (Pokmas), RT, RW, lurah, hingga camat, agar benar-benar mengakomodasi usulan yang bersifat prioritas dan mendesak.
“Setiap wilayah kebutuhannya berbeda. Jangan disamaratakan. Mana yang paling mendesak, itu yang harus didahulukan,” tegasnya.
Ia juga mengakui bahwa selama ini masih ditemukan pembangunan yang kurang tepat sasaran. Dalam sejumlah kasus, ketika kuota program telah terpenuhi, justru kegiatan yang urgensinya rendah tetap dilaksanakan, sementara kebutuhan utama warga belum tertangani.
Ke depan, Pemkot Cilegon akan memaksimalkan peran kelurahan dalam pendataan. Dengan pendataan yang lebih detail dan berbasis kondisi riil, pemerintah berharap kebutuhan di lapangan dapat terpetakan secara lebih akurat.
“Kalau di satu lingkungan kebutuhannya sudah terpenuhi, maka anggarannya bisa diarahkan ke titik lain yang masih membutuhkan pembangunan,” jelas Robinsar.
Di sisi lain, Wali Kota tidak menutup mata terhadap tantangan fiskal yang dihadapi daerah. Berkurangnya transfer ke daerah hingga sekitar Rp230 miliar menjadi pekerjaan rumah tersendiri bagi pemerintah kota. Meski demikian, Robinsar memastikan bahwa keterbatasan anggaran tidak akan menggeser fokus pembangunan dari kebutuhan dasar masyarakat.
“Dalam kondisi apa pun, prioritas kita tetap kebutuhan warga. Itu yang tidak boleh berubah,” katanya.
Untuk sektor infrastruktur, Pemkot Cilegon memfokuskan penanganan pada perbaikan jalan lingkungan melalui Program Saban Juare. Sementara untuk jalan kota, pemerintah menargetkan kualitas yang lebih tahan lama dengan skema betonisasi, khususnya pada ruas-ruas dengan aktivitas tinggi dan tingkat kerusakan parah.
Melalui pendekatan ini, Program Saban Juare diharapkan tidak hanya menjadi program pembangunan rutin, tetapi benar-benar menjadi solusi nyata atas persoalan sehari-hari yang dirasakan masyarakat Cilegon—mulai dari akses jalan, penerangan, hingga hunian yang layak dan lingkungan yang lebih aman dari banjir.
(Yan/Red*)
Posting Komentar