![]() |
| Foto : Wakili Ketua I DPRD Kota Cilegon, 11 Desember 2025 |
CILEGON, KBN.COM – Kota Cilegon selama ini dikenal luas sebagai ikon kota industri, perdagangan, dan jasa. Deretan investasi skala nasional hingga internasional tumbuh pesat dan menjadikan Cilegon sebagai magnet ekonomi kawasan barat Banten. Namun di balik geliat industri tersebut, tersimpan persoalan serius yang belum terjawab tuntas: rendahnya penyerapan tenaga kerja lokal.
Wakil Ketua I DPRD Kota Cilegon, Sokhidin, menegaskan bahwa derasnya investasi yang masuk belum berjalan seiring dengan serapan tenaga kerja masyarakat setempat. Menurutnya, ada paradoks yang harus segera diurai secara jujur dan kolaboratif.
“Investasi di Cilegon memang luar biasa masif, tetapi faktanya tidak berbanding lurus dengan penyerapan tenaga kerja lokal. Ini realitas yang harus kita akui,” ujar Sokhidin, Kamis, 11 Desember 2025 saat ditemui jurnalis KBN.COM diruang Kerjanya.
Ia menjelaskan, faktor utama penyebabnya adalah karakter industri di Cilegon yang mayoritas berbasis padat modal dan padat teknologi. Model industri seperti ini, kata dia, secara alami tidak membutuhkan banyak tenaga kerja manusia dalam jumlah besar.
“Sebagian besar industri di Cilegon berbasis teknologi tinggi. Artinya, kebutuhan tenaga kerja tidak sebanyak industri padat karya,” jelasnya.
Selain itu, Sokhidin juga menyoroti ketidakseimbangan antara jumlah lulusan angkatan kerja—terutama lulusan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK)—dengan peluang kerja yang tersedia. Ironisnya, kelompok lulusan SMK justru mendominasi angka pengangguran.
“Ini yang paling miris. Lulusan SMK seharusnya siap pakai dan siap kerja, tetapi justru mereka yang mendominasi pengangguran di Cilegon,” tegasnya.
Berdasarkan data terbaru, tingkat pengangguran terbuka di Kota Cilegon mengalami lonjakan signifikan. Hingga Agustus 2025, angka pengangguran mencapai 7,41 persen atau sekitar 15.400 orang. Angka ini naik tajam dibandingkan periode yang sama pada 2024 yang berada di level 6,08 persen.
Sokhidin menyebut, kondisi tersebut tidak bisa dibiarkan menjadi persoalan tahunan tanpa solusi konkret. Ia menekankan bahwa Cilegon sejatinya adalah kota penyedia lapangan kerja, sehingga wajar jika menjadi magnet bagi pencari kerja, tidak hanya dari daerah sekitar, tetapi juga dari luar provinsi bahkan luar negeri.
“Cilegon ini magnet besar. Bukan hanya masyarakat lokal yang mencari kerja, tapi juga dari luar daerah. Ini menjadi tanggung jawab bersama, baik legislatif, eksekutif, maupun para pemangku kepentingan lainnya,” katanya.
Untuk menjawab tantangan tersebut, Sokhidin mendorong kolaborasi yang lebih kuat antara pemerintah daerah, industri, dan lembaga pelatihan kerja. Ia secara khusus menekankan peran Balai Latihan Kerja (BLK) agar menghadirkan pelatihan yang relevan dan bersertifikasi.
“Kami mendorong BLK agar fokus pada pelatihan bersertifikat, supaya lulusan BLK benar-benar memiliki kompetensi dan integritas yang diakui industri,” ujarnya.
Tak hanya itu, ia juga meminta Dinas Tenaga Kerja (Disnaker) Kota Cilegon lebih proaktif dan cekatan menjalin komunikasi serta silaturahmi dengan perusahaan-perusahaan yang beroperasi di Cilegon.
“Disnaker harus hadir, membangun harmonisasi dengan industri. Kalau komunikasinya baik, kerja samanya juga akan lebih mudah,” kata Sokhidin.
Di sisi lain, ia mengajak masyarakat—terutama generasi muda—untuk mulai mengubah pola pikir. Menurutnya, solusi ketenagakerjaan tidak bisa hanya bertumpu pada mencari pekerjaan, tetapi juga menciptakan lapangan kerja.
“Kita juga harus berani jadi bos. Harus kreatif dan inovatif. Jangan melulu berpikir jadi pekerja,” ujarnya.
Ia menilai berbagai sektor usaha baru terbuka lebar, mulai dari ekonomi kreatif, bengkel, usaha berbasis digital, hingga profesi baru seperti content creator dan influencer yang dikelola secara profesional dan programatik.
“Semua itu peluang. Tinggal bagaimana mindset kita diubah dan difasilitasi,” pungkas Sokhidin.
Dengan kolaborasi lintas sektor dan perubahan cara pandang, Sokhidin optimistis Cilegon tidak hanya akan terus menjadi kota industri, tetapi juga kota yang mampu menghadirkan kesejahteraan nyata bagi masyarakatnya sendiri.
(Din/ADV/Red*)

Posting Komentar