CILEGON, KBN.COM - Dewan Pimpinan Pusat Jaringan Rakyat Cilegon (JARGON) menggelar Rapat Kerja dan Rapat Koordinasi organisasi secara bersamaan di Hotel Sari Kuring Indah, Kota Cilegon, Minggu, 14 Desember 2025. Agenda ini tak sekadar pertemuan rutin, melainkan penegasan arah: JARGON menolak menjadi organisasi masyarakat yang hidup dari proposal dan transaksi kepentingan.
Ketua Umum DPP JARGON, Muhibudin, menyebut pelaksanaan Raker dan Rakor serentak sebagai momentum konsolidasi besar. Seluruh struktur kepemimpinan organisasi, dari pusat hingga daerah, diisi oleh putra daerah asli Cilegon—sebuah klaim identitas yang ingin ditegaskan sebagai modal sosial dan politik organisasi.
“Hari ini kita mengukir sejarah. Tidak banyak ormas yang mampu mengonsolidasikan diri sampai ke bawah. Seluruh ketua di JARGON adalah wong Cilegon. Kalau organisasi ini tidak solid dan besar, ini mustahil dilakukan,” ujar Muhibudin.
Namun, lebih dari sekadar soal kebanggaan kedaerahan, Muhibudin menekankan satu garis tegas: ormas harus berhenti menjadi beban sosial. Menurutnya, keberadaan organisasi kemasyarakatan hanya bermakna jika memberi manfaat nyata bagi warga.
“JARGON tidak boleh jadi simbol kosong. Kita harus hadir sebagai solusi, bukan sekadar nama,” katanya.
Dalam forum tersebut, Muhibudin secara terbuka melarang praktik “upeti” dari pengurus daerah ke DPP. Ia menilai budaya transaksional semacam itu justru menggerogoti marwah organisasi dan melenceng dari tujuan awal gerakan.
“Saya haramkan ada upeti ke DPP. Kita bukan ormas transaksional. Kita berdiri untuk kontribusi, bukan kepentingan pribadi,” tegasnya.
Sikap itu juga diperluas ke relasi dengan dunia industri. Muhibudin mengingatkan seluruh pengurus agar tidak menjadikan organisasi sebagai alat meminta-minta dengan dalih kegiatan sosial.
“Jangan jadi ormas pengemis. Kegiatan Raker dan Rakor ini saja, tidak satu pun proposal disebar ke industri. Kita harus bermartabat,” ujarnya.
Di sisi lain, JARGON menyatakan kesiapan berkontribusi dalam pembangunan Kota Cilegon di bawah kepemimpinan Wali Kota Robinsar Fajar. Dukungan, kata Muhibudin, tetap disertai dengan kritik yang konstruktif dan berpijak pada kepentingan publik.
DPP JARGON juga berkomitmen mengaktifkan kembali sejumlah DPC yang dinilai stagnan atau mati suri, sekaligus memperkuat arus bawah organisasi. Selain itu, JARGON membuka ruang pendampingan dan advokasi hukum bagi anggotanya yang menghadapi persoalan hukum.
“Jangan takut berbuat baik dan benar. Kalau ada anggota yang berhadapan dengan hukum, DPP siap mendampingi,” kata Muhibudin.
Untuk menopang kemandirian organisasi, JARGON mengandalkan koperasi berbadan hukum yang telah dibentuk. Koperasi ini direncanakan menjadi basis usaha produktif, termasuk di sektor industri dan agribisnis, sebagai alternatif pembiayaan kegiatan organisasi.
Melalui Raker dan Rakor ini, JARGON berupaya merumuskan strategi yang lebih efisien dan terukur—meninggalkan pola lama ormas yang bergantung pada belas kasihan, menuju organisasi yang mandiri, kritis, dan relevan.
“Penguatan organisasi adalah kunci. Kita harus solid, terarah, dan konsisten berkontribusi untuk Cilegon,” pungkas Muhibudin.
(Rizky/Red*)
Posting Komentar