CILEGON, KBN.COM - Direktur Utama BPR Syariah Cilegon Mandiri (BPRSCM), M. Yoka Dhesturaka, memastikan bahwa perubahan nama lembaga tinggal menunggu ketok palu DPRD Kota Cilegon. Proses ini merupakan tindak lanjut instruksi Gubernur Banten terkait penyesuaian nomenklatur seluruh BPR di daerah.
“Keputusan dari gubernur sudah ada, termasuk evaluasinya. Dari provinsi sudah selesai, sekarang tinggal penetapan dari dewan,” ujar Yoka usai mengikuti rapat di Komisi DPRD Cilegon, Rabu (10/12/2025).
Yoka menjelaskan, regulasi terbaru mengharuskan seluruh Bank Perkreditan Rakyat (BPR) di Banten bertransformasi menjadi Bank Perekonomian Rakyat Syariah. Penyesuaian itu termasuk perubahan nama BPRSCM.
“Intinya ada perubahan nama atas instruksi gubernur. Semua BPR harus menyesuaikan. Sekarang istilahnya bank perekonomian,” tegasnya.
Di tengah proses perubahan nama, Yoka mengakui BPRSCM masih menghadapi tantangan internal. Kondisi keuangan dan kinerja lembaga disebut belum stabil menjelang penutupan tahun 2025.
“Kondisi BPRS masih belum baik. Saya hanya punya waktu dua bulan untuk menyiapkan penutupan tahun 2025 dan masuk ke tahun 2026,” katanya.
Meski begitu, sejumlah program pemerintah daerah diyakini dapat membantu pemulihan performa bank, termasuk program RT-RW dan pelantikan pegawai P3K yang berpotensi mendorong pembiayaan dan penghimpunan dana pihak ketiga.
Yoka menegaskan bahwa sebagai BUMD, BPRSCM harus memperkuat sinergi dengan Pemerintah Kota Cilegon. Ia mencontohkan sejumlah daerah yang mampu membesarkan BPR-nya karena dukungan kuat dari pemerintah setempat.
“BPR milik daerah memang harus kuat bersama induknya. Di banyak kota, BPR bisa besar karena ada sinergi dengan pemda,” jelasnya.
Saat ini BPRSCM telah menjangkau 43 kelurahan di 8 kecamatan. Namun belum semua perangkat RT-RW melakukan migrasi rekening dari BJB ke BPRSCM.
“Total RT/RW hampir 2.500. Kita undang mereka satu per satu untuk pindah rekening. Tidak semua bisa hadir, tapi kita siapkan waktunya,” ujar Yoka.
Selain RT-RW, Yoka juga menyoroti 348 pegawai P3K yang baru dilantik Pemkot Cilegon. Ia berharap sebagian besar dapat memercayakan layanan pembiayaan maupun simpanan di BPRSCM.
“Kita sadar BPRSCM bukan bank RKUD, tapi kita bisa mendukung layanan turunan lainnya. Harapannya pemerintah daerah melibatkan BPRSCM dalam layanan untuk P3K dan perangkat RT/RW,” katanya.
Yoka menuturkan Wali Kota Cilegon memberikan dukungan penuh terhadap penguatan BPRSCM. Namun dukungan tersebut harus diimbangi dengan kualitas layanan yang baik.
“Pak Wali sangat mendukung. Tapi kita juga harus sadar kapasitas SDM harus seimbang. Jangan sampai nasabah banyak tapi layanan tidak optimal,” ujarnya.
Saat ini, penambahan SDM masih menjadi pertimbangan berat karena berpengaruh langsung terhadap biaya operasional.
Berbeda dengan bank umum yang mengandalkan ATM dan mobile banking, BPRSCM masih menggunakan layanan manual di loket. Ribuan nasabah perlu dilayani langsung, sehingga risiko antrean panjang sangat mungkin terjadi.
“Kalau ribuan orang datang bersamaan, layanan bisa terhambat. Kita harus realistis. Jangan sampai ambisi terlalu besar tapi kapasitas tidak mendukung,” pungkasnya.
(Yan/Red*)
Posting Komentar