CILEGON, KBN.Com - Enam bulan memimpin, Wali Kota dan Wakil Wali Kota Cilegon, Robinsar - Fajar, masih belum mengambil langkah strategis untuk merombak pejabat di lingkup pemerintah kota. Padahal, publik menanti rotasi-mutasi sebagai tanda awal penataan birokrasi yang lebih segar.
“Mutasi-rotasi harus cepat dilakukan, cepat dibacakan, supaya kinerja OPD bisa ditata kembali,” tegas Wakil Ketua II DPRD Kota Cilegon, Sohidin. Kritik ini bukan sekadar peringatan, melainkan desakan agar birokrasi tidak berlama-lama dalam ketidakpastian.
Pejabat yang Menunggu Arah
Ketiadaan perombakan membuat banyak pejabat bekerja setengah hati. Mereka menunggu kepastian: apakah akan dipertahankan, dipindahkan, atau diganti. Situasi ini menciptakan ruang kosong, di mana semangat kerja menurun dan pelayanan publik ikut tersendat.
“Kalau dibiarkan berlarut, pejabat malah sibuk dengan urusan masing-masing. Banyak yang jadi ogah-ogahan bekerja,” ujar Sohidin dengan nada sindiran.
Birokrasi Butuh Kejelasan
Dalam tradisi pemerintahan daerah, rotasi-mutasi lazim dilakukan enam bulan setelah kepala daerah baru dilantik. Selain untuk penyegaran, langkah itu penting agar visi-misi kepala daerah bisa segera dijalankan oleh orang-orang yang tepat.
Sohidin menilai, lambannya langkah ini bisa menggerus kepercayaan publik. “Kalau mau Cilegon melaju, pilih pejabat yang profesional, bukan yang hanya dekat dengan kekuasaan,” katanya.
Menata Mesin Pemerintahan
Rotasi-mutasi sejatinya bukan sekadar ritual pergantian jabatan. Di baliknya, ada pesan politik sekaligus manajerial: membuktikan bahwa wali kota berani mengambil keputusan, menyingkirkan pejabat titipan, dan menghadirkan aparatur yang berorientasi pada kerja nyata.
Publik kini menunggu, apakah Robinsar akan segera menekan tombol start untuk menata mesin pemerintahannya, atau justru membiarkan mesin birokrasi terus berderit dalam ketidakpastian.
(ADV/Din/Red)
Posting Komentar