SERANG, KBN.Com – Pemerintah Kabupaten Serang tengah berjalan dalam irama yang pincang. Di balik semangat membangun dan mengatasi beragam persoalan daerah, Bupati Serang Ratu Rachmatuzakiyah mengakui satu kenyataan yang mengganggu laju: kekosongan jabatan di tubuh birokrasi.
Dalam konferensi pers usai rapat paripurna bersama DPRD Kabupaten Serang, Selasa, 27 Mei 2025, Zakiyah menyampaikan sederet isu strategis. Namun di antara proyek ambisius dan masalah klasik seperti sampah, persoalan kosongnya sejumlah kursi pimpinan organisasi perangkat daerah (OPD) menjadi perhatian yang mendesak.
“Pengisian jabatan kosong adalah prioritas. Kami segera lakukan asesmen untuk menentukan pejabat yang tepat,” ujar Zakiyah, mantap.
Pernyataan itu mencerminkan satu ironi yang sudah lama terasa: banyak rencana besar digagas, tapi sebagian mesin penggeraknya tak bertuan. Kekosongan jabatan di level strategis bukan hanya menghambat birokrasi, tapi juga memperlambat respons terhadap persoalan publik.
Pemerintah Kabupaten Serang berencana melakukan konsolidasi dengan kepala OPD untuk menuntaskan persoalan ini. Namun, proses asesmen kerap memakan waktu, dan selama itu, pelayanan publik tetap harus berjalan dengan segala keterbatasannya.
Sementara itu, proyek masjid terapung—yang sejak awal digadang menjadi ikon wisata religi—masih terbentur masalah pendanaan. “Kami akan kaji ulang desain dan biaya. Tidak menutup kemungkinan bekerja sama dengan pihak swasta melalui CSR,” kata Zakiyah. Dalam bayangannya, masjid tersebut bukan sekadar tempat ibadah, melainkan simbol keislaman dan kebanggaan daerah.
Namun tanpa struktur birokrasi yang kuat, visi semacam itu bisa berakhir sebagai narasi yang tertunda.
Hal serupa juga terjadi pada isu pengelolaan sampah. Zakiyah menyatakan akan membentuk satuan tugas lintas sektor bersama Dinas Lingkungan Hidup. Masalah ini memerlukan pengelolaan dari hulu hingga hilir, katanya, tidak bisa hanya diselesaikan di tempat pembuangan akhir.
Isu lain yang mencuat adalah kondisi SDN Inpres Cikeusal. Meski belum mengetahui detailnya, Zakiyah berjanji akan menindaklanjuti. “Saya akan pelajari lebih lanjut,” ujarnya singkat.
Di tengah beragam tantangan ini, satu hal tampak jelas: kekosongan jabatan bukan sekadar catatan administratif. Ia adalah lubang dalam sistem yang bisa merambat ke mana-mana—menggoyang perencanaan, memperlambat eksekusi, bahkan mematikan semangat inovasi.
Bupati Zakiyah punya pekerjaan rumah besar. Menyempurnakan susunan birokrasi bukan hanya soal mengisi kursi, tapi tentang memastikan roda pemerintahan punya pengemudi yang sigap dan tahu arah.
(Red*)
إرسال تعليق