CILEGON. KBN.COM – Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) di Kota Cilegon menunjukkan tren penurunan. Pada 2026, angka pengangguran tercatat sebesar 6,59 persen atau turun 0,82 poin persentase dibandingkan tahun sebelumnya yang mencapai 7,41 persen.
Penurunan tersebut mendapat apresiasi dari DPRD Kota Cilegon. Namun, capaian itu diharapkan tidak membuat pemerintah daerah berpuas diri, melainkan menjadi momentum untuk memperluas kesempatan kerja bagi masyarakat lokal.
Anggota Komisi II DPRD Kota Cilegon, Hidayatullah, mengapresiasi langkah Pemerintah Kota Cilegon di bawah kepemimpinan Wali Kota Robinsar dan Wakil Wali Kota Fajar Hadi Prabowo, khususnya melalui Dinas Tenaga Kerja (Disnaker) beserta jajaran.
"Saya apresiasi Pemerintah Cilegon, Pak Robinsar dan Fajar melalui Disnaker dan jajaran atas kerja sama, termasuk Komisi II," ujar Hidayatullah, Rabu (11/11/2026).
Menurut politisi Partai Golkar tersebut, penurunan angka pengangguran merupakan hasil kolaborasi berbagai pihak. DPRD melalui Komisi II juga turut berkontribusi dengan menjalankan fungsi pengawasan, termasuk melakukan monitoring terhadap perusahaan-perusahaan di Kota Cilegon.
Ia berharap tren penurunan tersebut dapat terus dipertahankan, sehingga angka pengangguran di Kota Baja semakin berkurang setiap tahunnya.
"Kami berharap angka pengangguran ini terus menurun. Targetnya, setiap tahun angka pengangguran terus berkurang. Dinas terkait dan seluruh pihak harus bahu-membahu," katanya.
Hidayatullah menilai, salah satu langkah yang perlu diperkuat adalah monitoring dan evaluasi terhadap perusahaan, terutama berkaitan dengan kebutuhan tenaga kerja dan peluang penyerapan masyarakat lokal.
Selain itu, pengembangan Balai Latihan Kerja (BLK) juga dinilai penting untuk meningkatkan kompetensi serta keterampilan para pencari kerja agar sesuai dengan kebutuhan dunia industri.
Ia menegaskan, penanganan pengangguran bukan semata-mata menjadi tanggung jawab Dinas Tenaga Kerja. Seluruh organisasi perangkat daerah (OPD) perlu mengambil peran, termasuk dalam mendorong pengembangan sektor informal dan peluang usaha masyarakat.
"Tidak hanya Disnaker, karena pekerja juga ada yang di sektor informal. Semua dinas harus bekerja bagaimana angka pengangguran ini terus menurun," tegasnya.
Terkait surat edaran Wali Kota Cilegon tentang penyerapan tenaga kerja lokal, Hidayatullah menyatakan dukungannya. Menurutnya, kebijakan tersebut perlu dioptimalkan agar keberadaan perusahaan dan kawasan industri di Kota Cilegon turut memberikan manfaat nyata bagi masyarakat sekitar.
Ia berharap perusahaan-perusahaan semakin membuka kesempatan kerja bagi warga Cilegon, dengan tetap memperhatikan kompetensi dan kualifikasi yang dibutuhkan.
"Ini langkah baik dan kami mendorong bagaimana penyerapan tenaga kerja lokal bisa lebih baik," pungkasnya.
Dengan penurunan TPT menjadi 6,59 persen, DPRD berharap sinergi antara pemerintah daerah, dunia industri, dan seluruh pemangku kepentingan dapat terus diperkuat agar semakin banyak masyarakat Cilegon memperoleh kesempatan kerja.
(Yan*/Red)
Posting Komentar