
CILEGON, KBN.COM – Ketergantungan Pemerintah Kota Cilegon terhadap dana transfer dari pemerintah pusat kembali menjadi sorotan. Di tengah besarnya target pendapatan daerah, realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) hingga Oktober 2026 justru masih tertahan di angka 65,32 persen.
Dari target PAD sebesar Rp1.036,69 miliar, pemerintah daerah baru mampu merealisasikan Rp677,14 miliar. Kondisi ini dinilai menjadi alarm serius bagi kemampuan Pemkot Cilegon dalam menggali dan mengoptimalkan potensi pendapatan daerah secara mandiri.
Wakil Ketua Komisi III DPRD Kota Cilegon, Rahmatuloh, secara tegas meminta pemerintah daerah tidak menutup mata terhadap rendahnya capaian tersebut. Ia menilai perlu ada evaluasi menyeluruh terhadap kinerja Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah (BPKPAD) serta seluruh organisasi perangkat daerah (OPD) penghasil.
Berdasarkan data Sistem Informasi Keuangan Daerah (SIKD) per 15 November 2026, realisasi total pendapatan daerah tercatat mencapai 74,78 persen. Namun, capaian tersebut masih ditopang kontribusi dana transfer pemerintah pusat.
“Dari angka ini terlihat bahwa pendapatan daerah kita masih sangat bergantung pada dana transfer. Sementara PAD yang menjadi cerminan kemampuan daerah menggali sumber pendapatannya sendiri baru mencapai 65,32 persen. Ini harus menjadi perhatian BPKPAD dan seluruh OPD penghasil. Jangan sampai potensi pendapatan yang ada tidak tergarap maksimal,” ujar Rahmatuloh, Senin (16/11/2026).
Menurutnya, rendahnya realisasi PAD bukan sekadar persoalan administratif atau angka dalam laporan keuangan. Persoalan tersebut harus dibedah secara terbuka untuk mengetahui penyebab target pendapatan tidak tercapai.
Apalagi, sejumlah komponen PAD masih menunjukkan kinerja yang belum menggembirakan. Lain-lain PAD yang sah baru terealisasi 28,09 persen, retribusi daerah 59,58 persen, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan 67,59 persen, dan pajak daerah sebesar 68,63 persen.
Rahmatuloh menegaskan, BPKPAD dan OPD penghasil harus mampu menjelaskan secara konkret mengapa potensi pendapatan yang sudah ditargetkan belum berhasil masuk ke kas daerah.
“Harus dibuka persoalannya. Mengapa realisasinya masih rendah? Apakah pendataan potensi belum maksimal, penagihan piutang belum berjalan, atau pengawasan terhadap wajib pajak dan retribusi masih lemah? Ini harus dijawab secara konkret, bukan sekadar alasan klasik bahwa target belum tercapai,” tegasnya.
Ia juga mendesak Pemkot Cilegon segera mengejar sejumlah sumber penerimaan yang masih berpotensi menambah pendapatan daerah.
Di antaranya penuntasan penagihan piutang pajak dan retribusi, memastikan penerimaan sisa Transfer Antar Daerah dari pemerintah provinsi sebesar Rp34,40 miliar, serta mengonfirmasi setoran sisa dividen BUMD sebesar Rp10 miliar.
Menurutnya, potensi penerimaan tersebut tidak boleh hanya menjadi catatan dalam dokumen perencanaan. Pemerintah harus memastikan seluruh hak daerah ditindaklanjuti dan direalisasikan sesuai ketentuan.
Target PAD 2027 Jangan Sekadar Angka di Atas Kertas
Persoalan rendahnya realisasi PAD ini dipastikan menjadi salah satu perhatian Komisi III DPRD Kota Cilegon dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) pembahasan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Pendapatan 2027 bersama BPKPAD dan seluruh OPD penghasil.
Rahmatuloh mengingatkan agar penyusunan target PAD 2027 tidak sekadar menaikkan angka tanpa didukung perhitungan potensi yang realistis.
Menurutnya, setiap OPD penghasil harus memiliki basis data yang jelas, strategi optimalisasi, serta ukuran keberhasilan yang dapat dipertanggungjawabkan.
“Kami tidak ingin target PAD setiap tahun hanya bagus di atas kertas, tetapi realisasinya terus tertinggal. Untuk 2027, target pendapatan harus dihitung berdasarkan potensi riil, disertai data yang jelas dan strategi pencapaian yang terukur. Setiap OPD penghasil harus bisa mempertanggungjawabkan target yang diajukannya,” tandasnya.
DPRD berharap evaluasi tersebut tidak berhenti pada rapat dan laporan formalitas. Sebab, semakin kuat PAD, semakin besar pula ruang fiskal yang dimiliki Kota Cilegon untuk membiayai pembangunan dan meningkatkan pelayanan kepada masyarakat tanpa terus bergantung pada dana transfer pemerintah pusat.
(Yan*/Red)
Posting Komentar