CILEGON (KBN,COM) – Wali Kota Cilegon Robinsar memastikan penganggaran dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) 2027 tetap mengacu pada program prioritas pemerintah daerah dan janji politik yang telah disusun secara bertahap hingga akhir masa jabatan.
Hal itu disampaikan Robinsar seusai rapat paripurna bersama DPRD Kota Cilegon terkait pembahasan RAPBD 2027, Senin (12/10/2026).
Menurut Robinsar, program-program yang menjadi janji politik pemerintahannya telah dibagi ke dalam sejumlah tahapan sebagaimana tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD).
“Janji politik itu program-programnya sudah kita bagi sampai dengan akhir masa jabatan. Karena anggaran kita terbatas, kita tidak bisa menyelesaikan semuanya sekaligus,” kata Robinsar.
Ia menjelaskan, penganggaran tahun depan tetap diarahkan pada sektor kesehatan, pendidikan, dan infrastruktur. Pemerintah juga membuka ruang penyesuaian program berdasarkan kebutuhan mendesak masyarakat dengan mempertimbangkan pembahasan bersama DPRD.
Robinsar mencontohkan perbaikan jalan rusak di sejumlah wilayah, termasuk kawasan perbatasan seperti Ciwandan, yang menjadi salah satu perhatian pemerintah daerah.
Untuk penanganan jalan di kawasan tersebut, ia menyebut anggaran yang disiapkan berkisar Rp. 2 miliar hingga Rp. 3 miliar.
Selain itu, Pemkot Cilegon telah menyusun tahapan penanganan infrastruktur jalan. Pada 2026, perhatian diarahkan pada Jalan Lingkar Selatan (JLS), sedangkan pada 2027 pemerintah merencanakan penanganan jalan nasional. Adapun persoalan penerangan jalan umum (PJU) dan kondisi lingkungan yang masih gelap akan menjadi bagian dari perencanaan lanjutan.
“Kita tidak serta-merta membangun, tetapi melihat apa yang menjadi kebutuhan masyarakat. Titik-titik yang memang urgen akan menjadi perhatian,” ujarnya.
Target PAD Harus Realistis
Dalam pembahasan RAPBD 2027, Robinsar juga menekankan pentingnya penetapan target Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang realistis dan dapat dicapai.
Menurut dia, penetapan target pendapatan tidak boleh sekadar tinggi di atas kertas, tetapi harus didukung potensi penerimaan dan pengawasan yang memadai.
“Kita tidak mau overbudget atau menetapkan penganggaran yang akhirnya tidak terpakai karena uangnya memang tidak ada. Jadi, semuanya harus rasional,” katanya.
Ia mencontohkan sektor pajak restoran yang ditargetkan meningkat pada 2027. Berdasarkan keterangannya, penerimaan dari sektor tersebut diarahkan mencapai kisaran Rp15 miliar hingga Rp20 miliar melalui penguatan pengawasan dan pengawalan penerimaan pajak.
Pemkot Antisipasi Pemotongan TKD
Di sisi lain, Pemkot Cilegon turut mengantisipasi tekanan fiskal akibat berkurangnya Transfer ke Daerah (TKD) pada 2027.
Robinsar menyebut pemotongan TKD pada 2026 diperkirakan mencapai sekitar Rp250 miliar. Sementara itu, pada 2027, ia memperkirakan terdapat tambahan pemotongan, meski besaran akhirnya masih perlu dipastikan.
“Kita sedang komunikasikan supaya pemotongannya tidak terlalu besar. Kalau terlalu besar, program untuk memenuhi kebutuhan masyarakat bisa terdampak karena kemampuan anggaran kita terbatas,” ujarnya.
Untuk menyiasati kondisi tersebut, pemerintah akan mengevaluasi kegiatan yang dinilai tidak mendesak agar anggaran tetap diarahkan pada kebutuhan prioritas masyarakat.
Robinsar menambahkan, sejumlah pos belanja seperti perjalanan dinas serta makanan dan minuman telah mengalami pengurangan dalam beberapa tahun terakhir. Ia menyebut pengurangan pada pos-pos tersebut telah mencapai sekitar 70 persen.
Pemkot Cilegon, lanjutnya, akan terus mengkaji kemampuan fiskal dan target pendapatan agar pelaksanaan program pembangunan pada 2027 tetap berjalan sesuai prioritas.
(Yan*/Red)
Posting Komentar