CILEGON, (KBN, COM) - Walikota Cilegon Robinsar menemui langsung massa aksi Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Cabang Cilegon yang menginap dan mendirikan tenda di kawasan Pemkot Cilegon, Selasa (16/9/2026).
Aksi yang digelar sejak Selasa (15/9) siang hingga Rabu pagi itu menyoroti postur APBD Kota Cilegon yang dinilai belum berpihak pada masyarakat.
"Kami merasa ketika memang ada suatu hal yang bersuara, berarti itu adalah merangkul kebaikan. Mengingatkan kami agar terus supaya langkah kami itu terhadap apa yang diikuti masyarakat," ujar Robinsar.
Robinsar mengaku telah menerima aspirasi dan berdiskusi dengan mahasiswa. Menurutnya, tuntutan mahasiswa terkait fokus anggaran pada masyarakat sejalan dengan pola kerja Pemkot di tengah pengurangan Transfer Ke Daerah (TKD).
"Tujuannya perihal dengan postur anggaran yang hari ini, dengan pengurangan TKD, otomatis harapan rekan-rekan itu lebih fokus lagi terhadap anggaran masyarakat. Jadi itu pun sudah menjadi langkah kami juga," katanya.
Menanggapi belanja pegawai dan pendidikan, Robinsar menyebut belanja pegawai terlihat besar karena APBD mengecil akibat TKD dipotong. Sementara untuk pendidikan, ia menegaskan anggarannya sudah sesuai aturan dan tidak minim.
"Enggak, gak minim. Semuanya sesuai aturan. Bahkan anggaran itu betul-betul langsung terhadap kebutuhan pendidikannya. Membangun prasarana, menambah mebel, menaikkan honor guru," tutupnya.
HMI Soroti Belanja Pegawai Bengkak
Sementara itu, Wakil Sekretaris Umum HMI Cabang Cilegon, Ahmad Zhilu menjelaskan aksi camp ini menuntut penyesuaian postur APBD Kota Cilegon sesuai Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022.
Ia menyoroti Pasal 146 yang mengatur belanja pegawai maksimal 30 persen setelah 5 tahun diundangkan. Sementara APBD Kota Cilegon masih jauh di atas 30 persen.
Kemudian Pasal 147 yang menetapkan belanja infrastruktur minimal 40 persen. Namun belanja infrastruktur Kota Cilegon belum menyentuh 35 persen.
"Karena itu adalah anggaran yang harus diprioritaskan karena bersentuhan langsung dengan kepentingan masyarakat, yakni pelayanan publik, pembangunan dan lain-lain," kata Zhilu.
HMI mengaku kecewa dengan jawaban Walikota. Menurut kajian HMI, Pemkot belum mampu mengefisiensikan Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) yang menyentuh angka 30 persen.
"Menurut kajian kami, itu anggaran yang tidak wajib. Jadi itu sebenarnya bisa lebih dialokasikan untuk kepentingan masyarakat," ujarnya.
HMI juga mendorong Pemkot tidak hanya mengandalkan transfer pusat yang kini dipotong, tetapi mengoptimalkan BUMD, pajak dan retribusi.
Tindakan Oknum Pemukulan Kader HMI Harus Hukum
HMI juga menyayangkan adanya tindakan represif terhadap kadernya saat aksi di dalam Pemkot.
"Mengenai pemukulan terhadap kader HMI dari oknum, kami masih belum tahu oknum mana, itu sudah ada videonya, insya Allah nanti akan membuat laporan mengenai pemukulan yang terjadi waktu aksi kemarin di dalam Pemkot Kota Cilegon," tegas Zhilu.
HMI berencana melaporkan dugaan pemukulan tersebut ke Polres Cilegon. Tutupnya
(Yan*/Red)
Posting Komentar