Keterangan Foto: H. Umar Bin Barmawi ( Sekertaris DPRD Fraksi PKB Banten)
SERANG, (KBN,COM) - Fraksi PKB DPRD Provinsi Banten memberikan perhatian besar terhadap persoalan kemiskinan di Provinsi Banten.
Menurut Fraksi PKB, penanggulangan kemiskinan tidak cukup hanya dilakukan melalui pemberian bantuan. Pemerintah daerah dinilai perlu mendorong masyarakat miskin agar memiliki kesempatan meningkatkan taraf hidup secara berkelanjutan.
"Yang jauh lebih penting adalah bagaimana masyarakat miskin bisa naik kelas," kata Sekretaris Fraksi PKB DPRD Provinsi Banten, H. Umar Bin Barmawi usai menghadiri Rapat Paripurna DPRD Provinsi Banten dengan agenda pandangan fraksi-fraksi terhadap Raperda Perubahan APBD Tahun Anggaran 2026.
Rapat paripurna tersebut berlangsung di Gedung DPRD Provinsi Banten, Kawasan Pusat Pemerintahan Provinsi Banten (KP3B), Kecamatan Curug, Kota Serang, Selasa (21/9/2026).
Menurut Umar, program pemerintah perlu diarahkan pada penciptaan lapangan kerja, penguatan UMKM, peningkatan keterampilan, akses permodalan, peningkatan produktivitas pertanian dan perikanan, serta penguatan ekonomi masyarakat.
Umar Menegaskan, selain program pemberdayaan, Fraksi PKB juga menekankan pentingnya pembenahan data kemiskinan. Data yang akurat dinilai menjadi dasar penting dalam menentukan sasaran intervensi pemerintah.
"Jangan sampai ada masyarakat yang sebenarnya membutuhkan tetapi tidak mendapatkan program, sementara mereka yang sudah mampu justru masih menerima bantuan. Data kemiskinan harus menjadi dasar utama dalam menentukan intervensi program pemerintah," ujarnya.
Dengan berbagai masukan tersebut, Fraksi PKB menekankan pentingnya pengelolaan APBD Perubahan 2026 secara terukur. Penyesuaian pendapatan dan belanja diharapkan tidak mengurangi keberpihakan anggaran terhadap program pembangunan yang berdampak langsung bagi masyarakat Banten. Sambungnya
(Yan*/Red)
Posting Komentar