Keterangan: Andi Kurniyadi (Wakil Ketua Komisi I)
CILEGON, (KBN,COM) - Rapat bersama Komisi I bersama mitra OPD Pemkot Cilegon, mencatat adanya penambahan anggaran di sebagian besar Organisasi Perangkat Daerah atau OPD di Kota Cilegon. Namun, sejumlah OPD dinilai anggarannya tetap tidak jauh naikan dan tidak mengalami perubahan signifikan.
Wakil Ketua Komisi I DPRD Cilegon Andi Kurniyadi Fraksi Nasdem Menjelaskan, hasil rapat bersama mitra mengenai APBD-P 2026 nilai penambahan anggaran itu bervariasi setiap OPD. Berdasarkan hasil pembahasan, anggarannya tidak sampai miliaran rupiah. Rata-rata penambahannya di kisaran ratusan juta rupiah.
"Salah satu OPD Inspektorat Anggaran 700 juta. Untuk kegiatan: penyuluhan, melakukan pengawasan, pemeriksaan, evaluasi, dan pelaporan. juga ada penambahan," Kata Andi, Senin, 14/08/2026.
Sementara itu, BKSDM disebut tidak mendapat penambahan anggaran.
Jabatan Kosong Jadi Sorotan DPRD Cilegon
Andi Menilai, meski tidak ada tambahan anggaran, BKPSDM menjadi sorotan utama dalam rapat tersebut. Penyebabnya adalah masih banyaknya kekosongan jabatan di lingkungan Pemkot Cilegon, khususnya di level Eselon II.
"Kalau swasta itu fleksibel, bisa langsung mengangkat 1 atau 2 orang untuk mengisi kekosongan. Tapi OPD kan tidak. Contoh untuk Eselon 2 saja ada 8 sampai 6 kekosongan yang belum diisi sampai sekarang," kata Andi
Kekosongan jabatan ini dinilai menimbulkan kerugian. Dampaknya terasa pada operasional, pendapatan, hingga sektor-sektor pelayanan lainnya.
"Sehingga saya berpikir, jangan-jangan banyaknya anggaran yang berkurang itu dikarenakan memang banyaknya kekurangan. Dari sisi pembangunan juga jelas terhambat karena banyaknya jabatan strategis kekosongan," Tegas Andi
Ia menambahkan, kekosongan yang dibiarkan terlalu lama membuat kinerja OPD menjadi tidak maksimal. "Secara manusiawi, dinas-dinas juga pada saat mereka belum ada ketentuan, untuk kinerjanya kan males-malesan juga.
Rotasi dan Mutasi Diminta Segera Dilakukan
Poin utama yang didorong dalam rapat adalah agar rotasi dan mutasi jabatan atau penyegaran tingkat Eselon II-IV segera dilakukan untuk kemajuan OPD.
"Harus segera. Itu tidak sekali dua kali. Udah sering kita dorong. Tapi lagi-lagi jawaban dari BKPSDM itu bagaimana Wali Kota," ujar Andi
Lebih lanjut, ia menyinggung soal kehadiran pimpinan dalam rapat penting. Tadi saya berbicara ke dinas BKPSDM di rapat anggaran. Itu jarang hadir. Kita menunggu itu untuk membicarakan bagaimana. Jangan-jangan kesalahan ini bukan adanya di ASN, tapi di pimpinan Wali Kota kita sendiri.
Andi menegaskan, agar kerja pemerintahan bisa maksimal, pimpinan harus hadir dan segera mengambil keputusan terkait pengisian jabatan kosong. Sambungnya
(Yan*/Red)
Posting Komentar