Cilegon, (KBN,COM)– Angka Kemiskinan di Kota Cilegon mengalami penurunan menjadi 3,44 persen, setelah sebelumnya berada di angka 3,7 persen.
Meski demikian, Pemerintah Kota (Pemkot) Cilegon meminta capaian tersebut tidak menjadi alasan untuk berpuas diri, karena masih terdapat masyarakat yang membutuhkan intervensi dan pemberdayaan.
Wakil Walikota Cilegon Fajar Hadi Prabowo mengatakan, penurunan angka kemiskinan maupun pengangguran tidak cukup hanya dilihat dari sisi statistik.
Menurutnya, yang lebih penting adalah bagaimana pemerintah mampu mengubah pola pikir masyarakat agar semakin mandiri.
"Saya enggak peduli sama angka-angka. Yang jelas PR-nya adalah kita enggak mau bicara statistik, tapi mengubah mindset. Forum ini ingin supaya kita bareng-bareng," kata Fajar. Rabu, 31/08/2026
Fajar menegaskan, penurunan angka kemiskinan sebesar 3,44 persen merupakan capaian yang patut diapresiasi, tetapi tidak perlu dibanggakan secara berlebihan.
Sebab, di lapangan masih terdapat masyarakat miskin yang harus menjadi perhatian pemerintah.
"Angka betul berkurang 3,44 persen, tapi apa? Masih tetap ada orang miskin. Kita jangan bangga. Mau peringkat berapa, mau berapa kek, jangan merasa bangga," ujarnya.
Menurut Fajar, semakin membaiknya indikator sosial ekonomi justru harus menjadi dorongan bagi Pemkot Cilegon untuk meningkatkan berbagai program pengentasan kemiskinan.
Salah satunya melalui gerakan sosial yang mampu mendorong masyarakat menjadi lebih mandiri.
"Semakin kita ini membaik, semakin kita harus genjot lagi. Kita harus ada gerakan sosial yang benar-benar ini. Masyarakat yang saat ini mungkin bergantung sama pemerintah atau pihak lain, kita buatkan mereka lebih mandiri," katanya.
Ia mencontohkan, masyarakat yang sebelumnya tidak bekerja harus didorong agar mendapatkan pekerjaan dan memiliki penghasilan sendiri.
Dengan demikian, program pemerintah tidak hanya menyelesaikan persoalan secara sementara, tetapi juga membangun kemandirian masyarakat.
"Yang tadinya enggak kerja, contoh jadi kerja. Ini bagus untuk memulai, tapi jangan merasa bangga diri. Bukan acara ini untuk bilang kalau turun 3,44 persen, saya enggak mau," tegasnya.
Fajar juga mengingatkan bahwa angka kemiskinan merupakan data statistik yang ditentukan berdasarkan pengukuran Badan Pusat Statistik (BPS), bukan angka yang ditetapkan pemerintah daerah.
"Itu cuma angka, dan angka itu menentukan BPS, bukan kita. Selalu tematik, pengangguran naik, kemiskinan turun," tuturnya.
Sementara itu, Kepala Bapperida Kota Cilegon Achmad Jubaedi mengatakan, evaluasi tersebut merupakan agenda perdana pada 2026 dalam rangka mengevaluasi pelaksanaan program penanggulangan kemiskinan di tingkat kota secara terintegrasi.
"Jadi hari ini agenda perdana di tahun 2026, momentumnya dalam rangka evaluasi satu semester program penanggulangan kemiskinan di tingkat kota yang terintegrasi," kata Jubaedi.
Menurutnya, forum tersebut menjadi momentum untuk melihat capaian berbagai program yang telah dilakukan.
Sebab, intervensi penanggulangan kemiskinan tidak hanya bersumber dari APBD Kota Cilegon, tetapi juga melibatkan berbagai pihak, termasuk Baznas Kota Cilegon.
"Kita mencoba terlebih dahulu capaian itu apa yang sudah dilakukan. Karena intervensi program penanggulangan kemiskinan tidak hanya dari APBD, akan tetapi seperti tadi ada keikutsertaan Baznas Kota Cilegon," ujarnya.
Ke depan, angka kemiskinan maupun pengangguran diharapkan kembali mengalami penurunan.
"Kalau target kita di RKPD sudah ada. Nanti paling tidak lebih turun lagi. Bukan 3,4, 3,7 kalau enggak salah. Sekarang 3,4. Ada penurunan," pungkasnya. (mg-01/bam)
(Yan*/Red)
Posting Komentar