Cilegon, (KBN.COM) – Pemerintah Kelurahan Jombang Wetan bergerak cepat menindaklanjuti pemberitaan mengenai seorang warga yang mengaku belum pernah menerima bantuan pemerintah. Setelah melakukan penelusuran bersama Ketua RT setempat, pihak kelurahan menyatakan informasi tersebut tidak sepenuhnya sesuai dengan data yang dimiliki.
Lurah Jombang Wetan, Ridwan, mengatakan dirinya langsung meminta klarifikasi kepada Ketua RT 03 RW 14 Lingkungan Pegantungan Baru setelah mengetahui adanya pemberitaan tersebut.
"Hasil penelusuran kami menunjukkan bahwa warga yang dimaksud, atas nama Mastari, sudah pernah menerima bantuan. Bahkan rumahnya pernah mendapat bantuan rehabilitasi melalui Baznas pada tahun 2023," kata Ridwan saat ditemui di Kantor Kelurahan Jombang Wetan, Kamis (6/8/2026).
Ridwan menjelaskan, setiap program bantuan memiliki mekanisme yang harus dilalui. Pendataan dilakukan oleh RT dan RW, kemudian diverifikasi di tingkat kelurahan sebelum diusulkan sesuai ketentuan masing-masing program.
Ia menegaskan, pemerintah tidak dapat memberikan bantuan kepada seluruh warga secara bersamaan karena setiap program memiliki kuota dan keterbatasan anggaran.
"Kalau ada bantuan beras, minyak goreng, atau rumah layak huni, semuanya diproses berdasarkan usulan dari RT dan RW. Setelah itu diverifikasi dan disesuaikan dengan kuota yang tersedia. Jadi ada proses yang harus dilalui," ujarnya.
Senada dengan itu, Ketua RT 03 Hasanudin membenarkan bahwa Mastari merupakan salah satu warganya yang pernah memperoleh bantuan rehabilitasi rumah dari Baznas.
"Rumah Pak Mastari sebelumnya memang tidak layak huni, kemudian mendapat bantuan pembangunan dari Baznas pada 2023. Selain itu, kalau ada bantuan sembako atau bantuan lain yang masuk ke lingkungan, kami juga menyalurkannya sesuai data penerima yang ada," jelas Hasanudin.
Menurut Hasanudin, RT dan RW menjadi ujung tombak dalam pendataan warga penerima manfaat. Seluruh usulan disampaikan berdasarkan kondisi riil di lapangan agar bantuan tepat sasaran.
Meski demikian, ia mengakui tidak semua warga bisa menerima bantuan dalam waktu yang sama karena jumlah penerima selalu dibatasi oleh kuota program.
"Kami memahami masih ada warga yang berharap mendapatkan bantuan. Namun setiap program memiliki batas penerima sehingga penyalurannya dilakukan secara bertahap sesuai prioritas," katanya.
Ridwan menambahkan, pihaknya tetap terbuka menerima masukan dari masyarakat apabila terdapat data yang perlu diperbaiki atau diperbarui. Menurutnya, koordinasi antara warga, RT, RW, dan pemerintah kelurahan menjadi faktor penting agar tidak terjadi kesalahpahaman mengenai penyaluran bantuan.
"Kami tidak menutup diri terhadap kritik maupun masukan. Justru itu menjadi bahan evaluasi agar pendataan penerima bantuan semakin akurat dan program pemerintah benar-benar sampai kepada masyarakat yang berhak," tutup Ridwan.
(Yan/Red*)
Posting Komentar