Cilegon, (KBN.COM) – Rencana Pemerintah Kota Cilegon menggratiskan biaya pendidikan bagi siswa SD dan SMP swasta mulai tahun 2027 mendapat apresiasi dari Ketua Dewan Pendidikan Kota Cilegon, Saiful Bahri. Menurutnya, kebijakan yang digagas Wali Kota Cilegon Robinsar tersebut menjadi langkah strategis dalam memperluas akses pendidikan sekaligus memperkuat kualitas sumber daya manusia di Kota Baja.
Saiful menilai program tersebut bukan sekadar kebijakan pendidikan, tetapi juga bentuk keberpihakan pemerintah terhadap masyarakat. Di tengah meningkatnya biaya pendidikan dan kebutuhan hidup, kehadiran pemerintah melalui pembiayaan sekolah swasta dinilai mampu mengurangi beban ekonomi keluarga serta membuka kesempatan yang sama bagi seluruh anak untuk memperoleh pendidikan yang layak.
"Mayoritas satuan pendidikan di Kota Cilegon merupakan sekolah swasta. Karena itu, kebijakan ini menjadi wujud keadilan sosial yang memberikan kesempatan setara bagi seluruh anak, tanpa membedakan apakah mereka bersekolah di negeri maupun swasta," ujar Saiful Bahri saat dimintai keterangan, Kamis (16/7/2026).
Menurutnya, kebijakan tersebut juga berpotensi menjadi solusi atas berbagai persoalan dalam Sistem Penerimaan Murid Baru (SPMB). Selama ini, perbedaan biaya dan persepsi masyarakat terhadap sekolah negeri maupun swasta kerap memunculkan ketimpangan serta kecemburuan sosial.
Dengan adanya program sekolah swasta gratis, lanjut Saiful, masyarakat tidak lagi menjadikan biaya sebagai faktor utama dalam memilih sekolah. Persaingan antarsekolah diharapkan bergeser pada peningkatan kualitas pembelajaran, mutu tenaga pendidik, serta inovasi layanan pendidikan.
"Kompetisi ke depan bukan lagi soal kemampuan orang tua membayar biaya sekolah, melainkan kualitas pendidikan yang mampu diberikan setiap satuan pendidikan," katanya.
Selain memperluas akses pendidikan, Saiful juga menilai kebijakan tersebut akan memperkuat keberlangsungan sekolah-sekolah swasta. Selama ini, tidak sedikit yayasan pendidikan yang menghadapi tantangan finansial akibat keterbatasan kemampuan orang tua dalam membayar biaya pendidikan.
Ia menyebut dukungan anggaran dari Pemerintah Kota Cilegon dapat menjadi fondasi penting bagi sekolah swasta untuk menjaga kualitas guru, meningkatkan sarana dan prasarana, serta mengembangkan kurikulum yang lebih adaptif terhadap kebutuhan zaman.
"Ini merupakan bentuk kemitraan strategis antara pemerintah daerah dan penyelenggara pendidikan swasta untuk bersama-sama meningkatkan mutu pendidikan di Kota Cilegon," ujarnya.
Sebagai Ketua Dewan Pendidikan Kota Cilegon, Saiful menyatakan pihaknya siap mendukung implementasi program tersebut. Dukungan itu meliputi proses verifikasi data penerima manfaat agar tepat sasaran, pengawasan penggunaan dana subsidi supaya benar-benar berorientasi pada peningkatan mutu pendidikan, hingga sosialisasi kepada masyarakat, yayasan, dan orang tua siswa.
Ia menegaskan, keberhasilan program pendidikan gratis tidak hanya ditentukan oleh besarnya anggaran, tetapi juga oleh tata kelola yang transparan, akuntabel, dan melibatkan seluruh pemangku kepentingan.
Saiful optimistis persiapan yang dilakukan sejak dini akan membuat pelaksanaan program pada 2027 berjalan efektif. Ia berharap Kota Cilegon dapat menjadi contoh daerah yang berhasil menghadirkan pendidikan inklusif, berkualitas, dan berkeadilan.
"Ini adalah investasi jangka panjang untuk mencetak generasi Cilegon yang cerdas, berkarakter, dan mampu bersaing di tingkat nasional maupun global. Pendidikan adalah fondasi utama kemajuan daerah," tutup Saiful Bahri.
(Yan/Red*)
Posting Komentar