Cilegon, (KBN.COM) — Pemerintah Kota Cilegon bersama unsur Forkopimda kompak turun langsung ke ruang publik. Lewat forum bertajuk Merdeka Bicara, pemerintah membuka panggung dialog tanpa sekat dengan mahasiswa—sebuah langkah yang dikemas sebagai ruang partisipasi, namun sekaligus menjadi ujian transparansi.
Bertempat di Paradiso Garden Cafe, Rabu malam (22/4/2026), forum ini mempertemukan kepala daerah, aparat penegak hukum, hingga pimpinan DPRD dengan puluhan mahasiswa dari berbagai organisasi. Suasananya cair, tetapi substansi yang dibahas jauh dari ringan.
Hadir dalam forum tersebut Wali Kota Cilegon Robinsar, Wakil Wali Kota Fajar Hadi Prabowo, unsur TNI-Polri, Kejaksaan, DPRD, Kementerian Agama, hingga jajaran pejabat eselon II. Di hadapan mereka, mahasiswa tidak sekadar menjadi audiens—melainkan aktor yang menyodorkan kritik dan tuntutan.
Robinsar menyebut forum ini sebagai ruang untuk menjaring aspirasi sekaligus memperkuat komunikasi dua arah antara pemerintah dan generasi muda. Namun lebih dari itu, forum ini menjadi cermin: seberapa jauh pemerintah benar-benar siap mendengar.
“Kegiatan ini kami hadirkan untuk menampung aspirasi, keluhan, kritik, dan saran dari mahasiswa. Pemerintah harus membuka ruang dialog agar isu-isu yang belum terjangkau bisa masuk dalam perencanaan,” ujar Robinsar.
Sejumlah isu krusial mengemuka. Mulai dari kasus kekerasan dan pencabulan, persoalan klasik drainase dan banjir, hingga kualitas pendidikan yang dinilai masih belum merata. Tema-tema ini bukan hal baru—namun terus berulang, menandakan pekerjaan rumah yang belum tuntas.
Terkait kasus kekerasan, pemerintah mengklaim telah membangun koordinasi lintas sektor dengan aparat penegak hukum. Penanganan disebut diperkuat melalui DP3AKB dan unit Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA).
“Koordinasi dengan kepolisian dan kejaksaan terus kami lakukan untuk mempercepat penanganan,” kata Robinsar.
Di sektor infrastruktur, pemerintah menyoroti pembenahan drainase dan penanganan banjir yang masih menjadi momok di sejumlah titik. Sementara pada sektor pendidikan, optimalisasi anggaran dilakukan melalui pemetaan kebutuhan serta dukungan dana CSR industri.
Namun yang menarik, pemerintah juga mulai menggeser narasi pembangunan ke sektor yang jarang disorot di kota industri seperti Cilegon: pertanian. Robinsar mengungkapkan rencana program penggunaan bibit unggul untuk meningkatkan produktivitas hasil panen, sekaligus mengajak mahasiswa terlibat langsung.
“Kami ingin mahasiswa ikut ambil bagian dalam program pertanian sebagai bentuk kolaborasi membangun ketahanan pangan daerah,” ujarnya.
Pernyataan ini menegaskan satu hal: pembangunan tidak lagi bisa berdiri sendiri di tangan pemerintah. Kolaborasi menjadi kata kunci—meski implementasinya kerap menjadi tantangan tersendiri.
Menariknya, Robinsar mengklaim sekitar 70 persen aspirasi mahasiswa sebenarnya telah masuk dalam perencanaan atau bahkan sedang berjalan. Klaim ini membuka ruang tafsir: apakah komunikasi yang selama ini kurang efektif, atau implementasi yang belum terasa di lapangan?
“Forum ini bukan ajang pembelaan, tapi ruang menyampaikan progres dan memperkuat komunikasi,” tegasnya.
Di sisi lain, Wakil Wali Kota Fajar Hadi Prabowo menyebut forum ini sebagai tindak lanjut dari aspirasi mahasiswa sejak awal masa kepemimpinan mereka. Ia menilai keterlibatan mahasiswa menjadi elemen penting dalam mengawal jalannya pembangunan daerah.
“Mahasiswa harus menjadi bagian dari kontrol sosial. Antusiasme mereka malam ini menunjukkan kepedulian yang tinggi terhadap Cilegon,” ujar Fajar.
Merdeka Bicara pada akhirnya bukan sekadar forum diskusi. Ia adalah panggung terbuka—di mana pemerintah tidak hanya berbicara, tetapi juga diuji. Di hadapan mahasiswa, narasi pembangunan tak cukup disampaikan, melainkan harus dibuktikan.
(Yan/Red*)
Posting Komentar