CILEGON, WILIP.ID – Pemerintah Kota Cilegon terus mempercepat langkah menuju tata kelola pemerintahan berbasis digital. Komitmen itu ditunjukkan melalui pelaksanaan Forum Perangkat Daerah Tahun 2026 yang digelar Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian (Diskominfo) Kota Cilegon, Jumat (13/3).
Forum ini menjadi ruang strategis bagi pemerintah daerah untuk menyelaraskan arah kebijakan pembangunan dengan berbagai program digitalisasi yang akan dijalankan pada tahun mendatang. Sinkronisasi program tersebut dinilai penting agar setiap rencana kerja perangkat daerah sejalan dengan visi pembangunan Kota Cilegon, termasuk mendukung misi besar Cilegon JUARE.
Kepala Diskominfo Kota Cilegon, Agus Zulkarnain, menegaskan bahwa forum perangkat daerah merupakan tahapan krusial dalam proses perencanaan pembangunan daerah. Melalui forum ini, berbagai usulan program dibahas, diselaraskan, dan disinergikan dengan kebutuhan pembangunan kota.
“Forum ini menjadi wadah untuk melakukan sinkronisasi dan harmonisasi antara program dan kegiatan Diskominfo dengan kebutuhan serta prioritas pembangunan daerah, termasuk berbagai usulan dari perangkat daerah lainnya,” ujar Agus.
Menurutnya, keberhasilan pembangunan digital tidak hanya bergantung pada satu instansi, tetapi memerlukan kolaborasi lintas perangkat daerah agar program yang dirancang benar-benar efektif dan berdampak nyata bagi masyarakat.
Dalam forum tersebut, Diskominfo Cilegon memaparkan sejumlah prioritas utama yang akan menjadi fokus pembangunan sektor komunikasi dan informatika di Kota Cilegon.
Pertama, penguatan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) yang terintegrasi. Sistem ini diharapkan mampu mempercepat proses birokrasi sekaligus meningkatkan kualitas pelayanan publik yang lebih cepat, transparan, dan akuntabel.
Kedua, implementasi kebijakan Satu Data Indonesia di lingkungan Pemerintah Kota Cilegon. Melalui kebijakan ini, setiap perangkat daerah didorong untuk mengelola data sektoral secara terpadu, akurat, dan mutakhir sehingga mampu menjadi dasar pengambilan kebijakan yang lebih presisi.
Ketiga, penguatan keamanan informasi dan persandian. Langkah ini dinilai sangat penting di tengah meningkatnya ancaman serangan siber terhadap sistem pemerintahan digital.
“Dengan tata kelola keamanan informasi yang semakin kuat, kami berharap kepercayaan masyarakat terhadap layanan digital pemerintah juga semakin meningkat,” jelas Agus.
Agus menambahkan, di tengah derasnya arus transformasi digital, sektor komunikasi dan informatika memegang peranan yang semakin strategis dalam mendukung kinerja pemerintahan.
Pemerintah daerah, kata dia, dituntut mampu menghadirkan pelayanan publik yang tidak hanya cepat dan efisien, tetapi juga transparan melalui pemanfaatan teknologi digital.
“Di era transformasi digital seperti sekarang, peran komunikasi dan informatika menjadi sangat strategis. Kita harus mampu menghadirkan pelayanan publik yang efektif, efisien, dan transparan melalui pemanfaatan teknologi,” katanya.
Ia juga mendorong seluruh pemangku kepentingan untuk memperkuat kolaborasi, terutama dalam pengelolaan data sektoral dan peningkatan literasi digital masyarakat.
Melalui forum perangkat daerah ini, Diskominfo berharap lahir rumusan program yang tidak hanya berkualitas, tetapi juga adaptif terhadap perkembangan teknologi dan kebutuhan masyarakat.
“Harapannya, forum ini menghasilkan program-program yang mampu mendukung terwujudnya pembangunan Kota Cilegon yang semakin maju, modern, dan berdaya saing,” pungkas Agus.
(Yan/Ded)
Posting Komentar