Banten, (KBN.COM) – Dewan Pimpinan Wilayah Asosiasi Perusahaan Bongkar Muat Indonesia (DPW APBMI) Provinsi Banten tak ingin jalan di tempat. Lewat Rapat Kerja Wilayah (Rakerwil) II yang digelar Rabu, 11 Februari 2026, organisasi ini menegaskan komitmennya: membenahi tata kelola bongkar muat dari hulu ke hilir demi mendorong efisiensi dan menurunkan biaya logistik.
Agenda yang merupakan amanat AD/ART organisasi itu tak sekadar formalitas tahunan. Rakerwil II menjadi panggung konsolidasi pelaku usaha kepelabuhanan, sekaligus ruang evaluasi arah kebijakan logistik di Banten—salah satu simpul penting arus barang nasional.
Ketua DPW APBMI Banten, Alawi Mahmud, menegaskan forum ini adalah momentum strategis untuk memperkuat keputusan Rapat Kerja Nasional (Rakernas) sekaligus merumuskan kebijakan yang sesuai dengan kebutuhan daerah.
“Rakerwil ini bukan sekadar rutinitas. Ini forum untuk menentukan arah masa depan industri bongkar muat di Banten. Kita memperkuat hasil Rakernas dan merumuskan kebijakan yang menjawab kebutuhan serta kemandirian daerah,” ujar Alawi.
Salah satu isu krusial yang dibedah dalam Rakerwil adalah penetapan ongkos pelayanan pelabuhan. Bagi APBMI, kepastian tarif bukan hanya soal angka, tetapi soal kepastian hukum dan stabilitas usaha.
Menurut Alawi, standar tarif yang jelas akan melindungi seluruh pemangku kepentingan—baik anggota APBMI maupun pengguna jasa—dari praktik yang merugikan iklim investasi.
“Dunia usaha butuh kepastian. Kalau tarif jelas, mekanisme transparan, maka pelaku usaha bisa bergerak dengan tenang. Ini bagian dari upaya menciptakan ekosistem pelabuhan yang sehat dan kompetitif,” tegasnya.
Langkah ini sejalan dengan agenda nasional untuk memangkas biaya logistik yang selama ini menjadi tantangan daya saing Indonesia. Pelabuhan sebagai gerbang distribusi barang harus dikelola secara profesional dan efisien.
Tak hanya fokus pada regulasi eksternal, APBMI Banten juga melakukan introspeksi. Salah satu keputusan penting Rakerwil II adalah memperketat seleksi dan evaluasi anggota.
Alawi mengakui masih ditemukan anggota yang secara administratif terdaftar, tetapi belum sepenuhnya siap dari sisi sarana, prasarana, SDM, hingga kesiapan operasional di lapangan.
“Ada yang terdaftar, tapi ketika turun ke lapangan belum siap. Ini yang harus kita benahi bersama. Pelabuhan tidak boleh diisi oleh pelaku usaha yang setengah siap. Kita ingin pelayanan profesional dan berdaya saing,” ujarnya.
Langkah pembenahan ini menjadi pesan tegas bahwa APBMI Banten ingin naik kelas—bukan hanya sebagai asosiasi, tetapi sebagai motor penggerak tata kelola pelabuhan yang modern dan akuntabel.
Ketua Steering Committee Rakerwil, Masduki, menambahkan bahwa Rakerwil juga menjadi tolok ukur sejauh mana organisasi mampu mengayomi anggota dan membangun sinergi dengan seluruh stakeholder.
APBMI Banten bahkan telah menandatangani kerja sama dengan serikat tenaga kerja bongkar muat. Kolaborasi ini dinilai sebagai fondasi penting untuk meningkatkan produktivitas sekaligus menekan cost logistik.
“Sinergi antara perusahaan bongkar muat dan tenaga kerja adalah kemajuan besar. Ini tidak mudah dibangun, tapi harus dilakukan demi produktivitas yang lebih baik,” jelas Masduki.
Dalam forum tersebut, sejumlah komisi dibentuk untuk membedah kendala riil di pelabuhan—mulai dari hambatan operasional, pelayanan kepada customer, hingga persoalan infrastruktur seperti akses jalan menuju kawasan pelabuhan.
“Masalah akses jalan ini bukan persoalan kecil. Ini menyangkut kepentingan Provinsi Banten dan daerah sekitarnya. Kalau logistik tersendat, dampaknya luas,” tegasnya.
Di tengah keseriusan pelaku usaha merumuskan arah strategis, Alawi juga menyampaikan nada kritis. Ia menyoroti ketidakhadiran perwakilan pemerintah daerah dan instansi perhubungan dalam forum tersebut.
“Tidak ada delegasi dari Kementerian Perhubungan, tidak ada Gubernur atau Wakil Gubernur, bahkan dari Pemerintah Kota Cilegon pun tidak hadir. Padahal sektor maritim memberi kontribusi besar terhadap pendapatan daerah,” ujarnya.
Menurutnya, absennya pemerintah dalam forum resmi pelaku usaha maritim bisa menimbulkan persepsi kurangnya perhatian terhadap sektor yang menjadi tulang punggung ekonomi pesisir.
“Kami mengelola ratusan tenaga kerja, menggerakkan arus barang, dan menyumbang pajak. Kalau sektor maritim dipandang sebelah mata, bagaimana mau membangun pertumbuhan ekonomi berbasis pelabuhan?” kritiknya.
Ketua Organizing Committee Rakerwil, Ahmad Hafid, menegaskan sektor maritim adalah gerbang ekonomi daerah. Kontribusinya terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) tidak bisa dipandang remeh.
Karena itu, Rakerwil II ini diharapkan menjadi titik balik konsolidasi dan penguatan sinergi antara pengusaha, regulator, dan legislatif. Termasuk penyesuaian terhadap regulasi, seperti Undang-Undang Nomor 66 dan Pasal 90A terkait kerja sama dengan Badan Usaha Pelabuhan.
“Ini momen penting agar APBMI tetap solid, adaptif terhadap regulasi, dan mampu menjawab tantangan industri ke depan,” tandas Hafid.
Di tengah ambisi Indonesia menjadi poros maritim dunia, suara dari pelabuhan Banten menjadi penegas bahwa reformasi logistik tak bisa ditunda. Bukan hanya soal kapal dan dermaga, tetapi tentang tata kelola, profesionalisme, dan keberanian berbenah.
APBMI Banten kini mengirim pesan tegas: sektor bongkar muat siap bertransformasi. Tinggal menunggu, apakah seluruh pemangku kebijakan siap bergerak seirama.
(Yan/Red*)
Posting Komentar