CILEGON, KBN.COM - Bencana banjir yang kembali melanda sejumlah wilayah di Kota Cilegon dalam beberapa hari terakhir memantik sorotan dari Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) setempat. Anggota DPRD Kota Cilegon Komisi I dari Fraksi Golkar, Erik Airlangga, menilai banjir yang merendam permukiman warga tidak bisa semata-mata dipahami sebagai dampak cuaca ekstrem.
Menurut Erik, genangan yang berulang justru mengindikasikan persoalan serius dalam tata kelola lingkungan. Salah satu faktor yang disorot adalah maraknya aktivitas penambangan pasir atau galian C yang dinilai berkontribusi terhadap kerusakan daerah resapan dan alur air. Hal tersebut disampaikannya saat ditemui di Gedung DPRD Kota Cilegon, Rabu, 7 Januari 2026.
Erik mendesak Pemerintah Kota Cilegon untuk segera menginstruksikan organisasi perangkat daerah (OPD) terkait, khususnya Dinas Lingkungan Hidup serta Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR), agar melakukan perbaikan menyeluruh pascabanjir. Perbaikan itu, kata dia, harus dilakukan dari hulu hingga hilir, bukan sekadar penanganan darurat di titik genangan.
Meski demikian, Erik mengapresiasi langkah cepat yang telah dilakukan Wali Kota Cilegon, Robinsar, dalam merespons bencana tersebut. Ia menilai pemerintah kota telah turun langsung ke lapangan untuk mengidentifikasi penyebab banjir, terutama di kawasan Jalan Lingkar Selatan dan sejumlah wilayah rawan lainnya. “Langkah investigasi lapangan dan pengaturan lalu lintas, termasuk larangan parkir di bahu jalan yang menghambat aliran air, patut diapresiasi,” ujarnya.
Namun Erik mengingatkan, penanganan banjir tidak bisa berhenti pada respons sesaat. Ia menekankan pentingnya peran OPD sebagai pembantu kepala daerah dalam menyiapkan langkah antisipatif jangka panjang. Salah satunya dengan memperlebar dan membersihkan ruang-ruang sungai agar aliran air tetap lancar, serta memastikan tidak ada hambatan fisik di jalur aliran air.
Ia juga menyoroti perlunya pembukaan akses pagar di kawasan industri PT Krakatau Steel (KS) pada titik-titik tertentu yang kerap menjadi simpul genangan, khususnya di wilayah Ciwandan dan sekitarnya. Menurut Erik, hambatan aliran air di kawasan industri harus menjadi perhatian serius, mengingat wilayah tersebut beririsan langsung dengan permukiman warga.
Ke depan, Komisi I DPRD Kota Cilegon berencana memanggil para pelaku industri untuk duduk bersama membahas persoalan banjir secara komprehensif. Erik menegaskan, keterlibatan dunia industri menjadi kunci, mengingat dampak banjir hampir merata dan paling parah dirasakan di wilayah Ciwandan, Jombang, dan Cibeber.
“Jika hanya mengandalkan anggaran APBD, penanganan banjir tidak akan maksimal. Karena itu, industri-industri yang beroperasi di Cilegon perlu ikut bertanggung jawab dan berkontribusi dalam solusi bersama,” kata Erik.
Bagi Erik, banjir di Cilegon adalah pengingat bahwa persoalan lingkungan tidak bisa diselesaikan secara sektoral. Dibutuhkan kolaborasi antara pemerintah, DPRD, pelaku industri, dan masyarakat agar Kota Cilegon tidak terus-menerus menjadi langganan bencana setiap musim hujan.
(Yan/Red*)
Posting Komentar