JAKARTA, KBN.COM - Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung, resmi melantik 59 pejabat eselon II di lingkungan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta pada Rabu, 7 Mei 2025 lalu. Acara pelantikan berlangsung di Balai Agung, Balai Kota DKI, dan disebut-sebut sebagai bagian dari reformasi birokrasi di Ibu Kota.
Pelantikan ini dilakukan berdasarkan sejumlah regulasi dan surat resmi, termasuk dari Badan Kepegawaian Negara (BKN), Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN), hingga persetujuan dari Kementerian Dalam Negeri. Dalam keterangan resminya, Pemprov DKI menyebut pengisian jabatan tersebut bertujuan memperkuat kualitas pelayanan publik dan tata kelola pemerintahan.
Seleksi terhadap para pejabat dilakukan dengan melibatkan BKN dan KASN, serta mengacu pada Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016. Para pejabat yang dilantik diklaim merupakan hasil seleksi ketat yang menekankan integritas, kompetensi, dan kemampuan adaptif dalam menghadapi dinamika birokrasi.
Namun, di balik proses seleksi tersebut, muncul dugaan praktik curang yang menyeret nama-nama besar di lingkaran kekuasaan Jakarta. Seorang ASN yang bekerja di lingkungan Balai Kota mengungkap adanya intervensi dari pejabat DPRD dan Sekda dalam proses seleksi tersebut.
Dugaan Intervensi dan Skandal Proyek
Dalam pengakuannya kepada wartawan pada Senin (11/8), ASN berinisial SW menyebut ada sekitar 20 dari 59 pejabat yang dilantik merupakan "titipan" salah satu pimpinan DPRD DKI Jakarta dari Fraksi PDIP berinisial IM. SW menyebut IM diduga berkolaborasi dengan Sekretaris Daerah (Sekda) DKI berinisial MM.
"Ada sekitar 20 orang-an yang dilantik itu titipan dari IM. Dia berkolaborasi dengan Sekda MM agar bisa meloloskan mereka tanpa sepengetahuan Gubernur. Sayangnya, Pak Pramono tidak menyadari hal itu karena memang tidak diberi tahu," ujar SW.
SW mengaku mendapat informasi tersebut dari empat anggota DPRD DKI yang juga berasal dari PDIP, berinisial IDM, PN, PS, dan MS.
Tak hanya itu, IM disebut-sebut menjalankan manuvernya berdasarkan arahan dari kekasihnya yang berinisial DDY. Dalam struktur "permainan proyek" itu, DDY disebut memiliki tangan kanan bernama HMT yang bertugas sebagai operator lapangan.
Menurut informasi yang diterima redaksi, IM bersama DDY dan HMT disebut rutin memanggil kepala dinas, direktur utama BUMD, hingga kontraktor ke ruang kerja IM untuk mengatur berbagai proyek di DKI. Mereka bahkan kerap didampingi dua staf Gubernur berinisial UDN dan WSN, yang beberapa kali terlihat mendatangi ruang kerja Sekda MM.
Pimpinan KPK Disebut Terlibat Tekanan Politik
Lebih jauh, dugaan intervensi ini menyeret nama pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) periode saat ini. IM disebut menggunakan "backup politik" dari pimpinan KPK untuk menekan Sekda, kepala dinas, hingga jajaran direksi BUMD agar mengikuti arahannya.
"IM dengan dukungan dari pimpinan KPK sering memanggil dan memaksa kepala dinas, Dirut BUMD, dan kontraktor untuk mengikuti perintahnya. Semua dikawal oleh operator DDY, HMT, dan dua staf gubernur tadi," lanjut SW.
Pemprov DKI Belum Beri Tanggapan
Hingga berita ini diturunkan, belum ada pernyataan resmi dari Pemprov DKI Jakarta, Gubernur Pramono Anung, maupun dari DPRD dan pihak-pihak yang disebut. Tim redaksi KBN.Com masih mencoba mengonfirmasi kepada pihak-pihak terkait, termasuk Sekda DKI MM dan pimpinan KPK.
Jika terbukti benar, dugaan skandal ini akan menjadi sorotan serius terhadap integritas reformasi birokrasi di Pemprov DKI Jakarta yang selama ini digaungkan. Terlebih, intervensi dalam pengisian jabatan strategis dapat berdampak langsung pada pelayanan publik dan tata kelola pemerintahan di ibu kota.
KBN.Com akan terus memantau perkembangan berita ini, membuka hak jawab seluas – luasnya dan menyajikan informasi terbaru dari pihak-pihak terkait.
(Rizki/Red*)
Posting Komentar