CILEGON, KBN.Com - Sejumlah mahasiswa yang tergabung dalam Ikatan Mahasiswa Cilegon (IMC) menggelar aksi demonstrasi di depan Kantor Wali Kota Cilegon, Rabu (11/6/2025). Aksi ini dilakukan sebagai bentuk evaluasi terhadap 100 hari masa kerja Wali Kota Robinsar dan Wakil Wali Kota Fajar Hadi Prabowo yang dinilai belum menunjukkan perubahan signifikan.
Dalam aksi yang berlangsung damai namun penuh kritik tajam itu, mahasiswa menyuarakan keresahan atas sejumlah persoalan mendasar yang belum terselesaikan. Mulai dari sempitnya lapangan pekerjaan, mahalnya biaya pendidikan, hingga buruknya layanan kesehatan menjadi sorotan utama.
"Kami sudah pernah menggelar aksi sebelumnya, tapi tidak pernah mendapat tanggapan dari pemerintah. Sekarang, kami datang lagi untuk mengingatkan bahwa 100 hari sudah berlalu, namun janji-janji masih belum ditepati," ujar salah satu orator aksi kepada wartawan.
Mereka juga mempertanyakan realisasi tujuh program prioritas yang sebelumnya dijanjikan pasangan Robinsar–Fajar saat kampanye. Para demonstran menilai, hingga kini belum ada pencapaian konkret yang mampu menjawab kebutuhan mendesak masyarakat.
"100 hari lebih menjabat, lalu bagaimana dengan tujuh program prioritas itu? Kami tidak melihat ada yang benar-benar dituntaskan," lanjut mahasiswa tersebut.
Tak hanya itu, massa aksi juga menyoroti minimnya transparansi kinerja pemerintahan. Mereka menuntut pemerintah kota untuk lebih terbuka kepada publik, termasuk memberikan akses informasi atas capaian dan kendala selama masa awal pemerintahan.
"Kami hidup di negara demokrasi. Tapi mengapa rakyat seperti tidak diberi ruang untuk mengetahui apa yang dikerjakan oleh pemimpinnya sendiri? Jangan sampai demokrasi hanya jadi slogan tanpa makna," tegas perwakilan IMC.
Dalam pernyataan sikapnya, IMC menuntut enam poin penting, yakni:
1. Pemerataan sarana dan prasarana pendidikan yang layak di seluruh wilayah kota.
2. Langkah konkret untuk menekan angka pengangguran.
3. Pembangunan infrastruktur publik yang merata dan berpihak pada kebutuhan warga.
4. Penanganan serius terhadap kawasan kumuh sebagai hak dasar atas tempat tinggal yang layak.
5. Peningkatan kualitas dan akses layanan kesehatan bagi seluruh warga.
6. Keterbukaan informasi publik sebagai bagian dari hak warga dalam sistem demokrasi.
Aksi ini berlangsung dengan pengamanan dari aparat kepolisian setempat. Hingga berita ini ditulis, belum ada pernyataan resmi dari pihak Pemerintah Kota Cilegon terkait tuntutan mahasiswa tersebut.
(Rizki/Red*)
Posting Komentar